IRRASIONALITAS KRISIS TELUK

Smith Alhadar
Penasihat ISMES; Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

Krisis Teluk, yang membuat situasi Timur Tengah kian runyam, belum akan berakhir dalam waktu dekat. Krisis ini dimulai pada 5 Juni ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain – tiga negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) bersama Qatar, Oman, dan Kuwait – plus Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokade akses udara, laut, dan darat bagi semua moda transportasi Qatar. Doha dituduh mendukung terorisme. Nampaknya krisis ini akan terus bereskalasi setelah Qatar menolak tunduk pada daftar tiga belas tuntutan yang diajukan Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir sebagai solusi bagi krisis yang sangat memukul Qatar itu.
Sikap Qatar ini bisa dimaklumi mengingat tuntutan-tuntutan itu sangat provokatif dan melecehkan kedaulatannya. Beberapa tuntutan itu, di antaranya, Doha harus menutup jaringan media Al Jazeera, menutup segera pangkalan militer Turki, dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Tuntutan lain, Qatar harus menghentikan dukungan pada kelompok teroris dan sektarian, seperti Ikhwanul Muslimin (IM), Hamas, al-Qaeda, ISIS, dan Hezbullah. Keempat negara itu menolak negosiasi atas tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal dan tidak realistik ini. Al Jazeera dikenal sebagai televisi yang profesional dengan standar jurnalisme yang tinggi. Ia dijalankan oleh wartawan-wartawan hebat yang direkrut dari berbagai penjuru dunia. Al Jazeera sangat populer di Timur Tengah, bahkan di seluruh dunia, karena menyuarakan aspirasi orang-orang yang tidak dapat bersuara. Menuntut Al Jazeera ditutup adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar dan kebebasan berekspresi serta hak rakyat mendapatkan informasi dan didengar. Ini sama dengan tuntutan Jerman agar Inggris menutup BBC. Sebenarnya tuntutan ini lebih terkait dengan sikap kritis Al Jazeera terhadap kebijakan para penguasa represif dan otoriter di kawasan yang dapat membawa masyarakat Timur Tengah mempertanyakan segala hal yang dilakukan penguasa mereka.
Puncak kemarahan Saudi, UEA, dan Mesir terjadi pada 2011 ketika Al Jazeera yang bermarkas di Qatar itu mendukung Arab Spring yang ikut digerakkan oleh IM. Ditetapkannya IM sebagai organisasi teroris tidak didukung oleh komunitas internasional, termasuk AS dan Inggris. Masalahnya, IM tidak berjuang melalui jalan kekerasan. Di Yordania, Kuwait, dan Tunisia, IM menjadi kelompok politik resmi. Saudi dan UEA bahkan mendukung Partai Islah di Yaman, yang notabene adalah partai IM. Mesir di bawah Presiden Abdul Fatah El-Sisi menetapkan IM sebagai organisasi teroris karena ia menghadapi perlawanan kelompok ini di dalam negeri setelah ia, didorong oleh Saudi dan UEA, melakukan kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi dari IM yang terpilih melalui pemilu demokratis.
Tuntutan agar Qatar menutup pangkalan militer Turki tidak relevan. Mengapa mereka tidak menuntut penutupan pangkalan udara Al-Udeid milik AS di Qatar? Mengapa pula Saudi tidak menuntut penutupan pangkalan udara Perancis di UEA dan markas Armada ke-5 AS di Bahrain? Pangkalan militer Turki di Qatar hanya mampu menampung maksimal 5.000 personel militer – saat ini hanya memiliki beberapa ratus tentara — sementara pangkalan Al-Udeid kini menampung sekitar 10.000 tentara AS. Karena kecilnya kapasitas militer Turki di Qatar, ia tidak akan menjadi ancaman keamanan bagi negara sekitar. Apalagi ia harus berhadapan dengan AS. Munculnya tuntutan penutupan pangkalan militer Turki ini terkait dengan keberpihakan Turki pada Qatar dalam krisis Teluk ini dan dukungan Ankara pada IM.
Juga tidak adil menuntut Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran sementara membiarkan UEA, Oman, dan Kuwait mempertahankan hubungan baik dengan Teheran. Bahkan, UEA merupakan mitra dagang terbesar Iran. Doha harus berhubungan baik dengan Teheran karena keduanya membagi ladang gas bersama di Teluk. Qatar memandang tidak bijaksana memusuhi Iran, negara besar Timur Tengah. Terpilihnya figur reformis Hassan Rouhani dalam pemilu bulan Mei silam, yang secara terbuka menyuarakan keinginannya memperbaiki hubungan dengan Barat dan negara-negara di kawasan, kian meyakinkan Qatar perlunya pendekatan bersahabat dengan pemerintahan Rouhani untuk melemahkan kaum konservatif Iran. Namun demikian, Qatar berseberangan dengan Iran dalam beberapa isu. Kendati mendukung Hezbullah pro-Iran di Lebanon, Qatar berseberangan dengan Iran dalam perang proxy di Suriah. Qatar mendukung kelompok-kelompok oposisi bersenjata untuk mendongkel rezim Presiden Bashar al-Assad, sementara Iran sebaliknya. Saudi juga mendukung kelompok Islamis bersenjata di Suriah. Dukungan Qatar pada Hezbullah lebih disebabkan keinginan Qatar menanamkan pengaruh di Lebanon. Toh, Hezbullah adalah partai politik yang memiliki anggota di parlemen. Saudi menetapkan Hezbullah sebagai organisasi teroris terkait sikap Hezbullah yang mengirim pasukan ke Suriah untuk menopang rezim Assad. Lebih jauh, Saudi mengakomodir pandangan Israel yang mencap Hezbullah sebagai kelompok teroris.
Di Yaman, Iran mendukung kelompok Syiah Houthi, sedangkan Qatar ikut koalisi Arab pimpinan Saudi melawan Houthi. Sikap anti-Iran oleh Saudi ini juga bertujuan mendapat dukungan AS dan Israel. Berbeda dengan Barack Obama yang bersikap lunak terhadap Iran guna mendapat komitmen Teheran memerangi ISIS, Presiden Donald Trump justru melihat Iran sebagai pendukung teroris, yang politik regionalnya yang ekspansif mengancam kepentingan nasional AS dan Israel. Selain itu, membesar-besarkan hantu Iran akan menguatkan kehadiran AS di kawasan dan menjual senjata ke Arab Teluk yang kaya.
Qatar memang merangkul Hamas, tapi tidak ada bukti Doha mendukung al-Qaeda dan ISIS. Faktanya, pangkalan udara Al-Udeid digunakan AS dan Inggris untuk menyerang ISIS di Irak dan Suriah. Dukungan Qatar pada Hamas dengan membuka biro politiknya di Doha sudah sesuai dengan rekomendasi AS untuk membujuk Hamas melepaskan perjuangan bersenjata. Dan Qatar berhasil. Belum lama ini Hamas mengubah piagam perjuangannya dengan mendeklarasikan pemutusan hubungan dengan IM, menekankan perjuangannya tidak terkait agama, dan secara tidak langsung mengakui eksistensi Israel karena Hamas hanya menuntut kemerdekaan Palestina dengan wilayah terbatas di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Kebijakan menteroriskan Hamas tak lain untuk menyenangkan AS dan Israel. Bukankah kedua negara ini, terkait Hamas, sepandangan dengan Mesir dan Saudi? Sejak kesepakatan nuklir antara Iran dengan P5+1 (AS, China, Rusia, Inggris, Perancis) plus Jerman dicapai pada Juli 2015, kerja sama Saudi dan Israel kian menonjol. Saudi membuka teritori udaranya untuk pesawat-pesawat tempur Israel dan pertukaran intelejien antara kedua negara untuk menghadapi Iran. Berkuasanya Trump menciptakan atmosfir yang kian kondusif bagi kerja sama anti-Iran antara Riyadh dan Tel Aviv dengan sokongan AS. Penetapan Hamas sebagai kelompok teroris oleh Saudi merupakan permintaan Israel sebagai imbalan Israel mengizinkan penjualan senjata canggih AS kepada Saudi senilai US$ 110 miliar. Sikap Saudi terhadap Hamas menguntungkan Israel. Toh, sebagai organisasi teroris, Hamas dapat diperangi dan isolasi. Berikut, Hamas akan kehilangan dukungan warga Gaza, yang akan semakin melemahkan posisinya. Dengan begitu, cita-cita mewujudkan perdamaian dengan Palestina dengan syarat-syarat yang akan didiktekan oleh Israel dapat direalisasikan.
Krisis Teluk makin mengacaukan Timur Tengah. Upaya memerangi ISIS akan terganggu. Dan Qatar tidak akan menutup Al Jazeera. Apalagi ia didukung badan-badan pers internasional. Mesti diakui sanksi Saudi, UEA, dan Bahrain memang berat. Tapi, meskipun tidak ideal, Iran dan Turki dapat menggantikan posisi Saudi, UEA, dan Bahrain dalam menyuplai pangan dan membuka akses bagi transportasi laut dan udara Qatar.Dengan demikian, blokade dan sanksi ekonomi-politik yang dimaksudkan untuk membuat Qatar bertekuk lutut dan memukul Turki serta mengisolasi Iran, justru akan memaksa Qatar memperkuat hubungan dengan kedua negara itu.
Saudi dan UEA mau tidak mau akan makin bergantung pada Israel, yang akan menggerus legitimasi penguasa. Mesir, yang makin terpuruk oleh pergolakan politik dalam negeri dan merosotnya ekonomi, tak dapat mengharapkan bantuan keuangan signifikan dari Saudi dan UEA yang devisanya semakin terkuras seiring dengan anjloknya harga minyak dunia, pengeluaran pertahanan, dan biaya perang di Suriah dan Yaman. Pada akhirnya, Saudi, Mesir, UEA, dan Bahrain, tidak akan mendapatkan semua yang diharapkan dari Qatar, mengingat AS, Inggris, dan Uni Eropa tidak mendukung tiga belas tuntutan mereka. Kompromi harus dibuat melalui negosiasi. Tapi sebelum kompromi dicapai, yang akan memakan waktu relatif lama, kemunduran di bidang politik, ekonomi, dan keamanan sudah akan dipikul oleh monarki-monarki Teluk, Mesir, dan Palestina. Memang perlu kecerdasan dan kearifan dalam mengambil setiap tindakan di kawasan rawan konflik itu.

Jakarta, 30 Juni 2017