BABAK BARU ENDEMIK POLITIK SEKTARIANISME IRAK


oleh: Wirawan sukarwo

Menjelang dua dekade sejak invasi militer yang dipimpin Amerika Serikat tahun 2003, Irak masih berada di titik nadir kehancuran. Amerika Serikat mungkin membebaskan rakyat Irak dari kediktatoran Saddam Hussein, tetapi justru menjebloskan rakyat Irak dalam labirin konflik sektarian yang tidak ada ujungnya. Pemerintahan silih berganti seiring rentetan Pemilu yang diselenggarakan bersama dengan tensi sektarian dan plutokrasi. Perpecahan dan konflik bersenjata terus terjadi di tengah kondisi ekonomi yang tidak pernah lebih baik dari masa sebelum invasi. Kondisi ini meluluhlantakkan negara yang rakyatnya mewarisi salah satu peradaban tertua di dunia, peradaban Mesopotamia. Irak menuju negara gagal.

Ironi sistem politik muhasasah
Perlu diketahui bahwa Irak adalah negara Arab dengan komposisi demografis penduduknya yang mayoritas berasal dari kelompok Syiah. Diikuti selanjutnya oleh kelompok Arab Sunni dan berikutnya Kurdi. Sekalipun populasinya mayoritas, kelompok Syiah mendapatkan represi dan pengucilan sepanjang kekuasaan Saddam Hussein yang berkuasa sejak 1979 hingga 2003. Saddam Hussein adalah eksponen kelompok minoritas Arab Sunni yang memelihara privilege kekuasaannya di tengah-tengah mayoritas kaum Syiah. Selama periode kekuasaannya tersebut, ia membangun infrastruktur politik yang berbasiskan kedekatan etnis, mazhab, bahkan kampung halaman. Sederhananya, kelompok Syiah atau Kurdi nyaris tidak memiliki kekuatan politik ataupun militer selama masa kekuasaan Saddam Hussein.

Ketika invasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat tahun 2003 berhasil menggulingkan Saddam Hussein, ketidakseimbangan politik ini perlahan dikendalikan. Atas inisiatif pihak oposisi (Syiah) dan Amerika Serikat, dibentuklah sistem politik yang disebut muhasasah atau sistem politik berbasiskan kuota demografis. Pada intinya, sistem ini membagi jabatan publik, kekuasaan politik, dan sumber daya negara berdasarkan garis etno-sektarian di antara faksi-faksi elit politik di Irak. Sistem ini sangat mirip dengan model power sharing yang ada di Lebanon yang membagi kekuasaan di antara kelompok Sunni, Syiah, dan Kristen Maronit. Ironisnya, alih-alih membentuk koalisi kebangsaan yang kohesif, muhasasah di Irak justru mempertebal permusuhan sektarian di Irak. Banyak faktor yang membuat proyek muhasasah ini berubah menjadi bencana, akan tetapi yang paling utama adalah ketidaksiapan rakyat Irak dalam menghadapi perubahan radikal pada sistem politik di negara mereka. Ada semacam gegar politik yang didera rakyat Irak ketika tiba-tiba setiap kelompok (sebagian besar bersenjata) memiliki peluang yang kurang lebih sama untuk mendominasi kekuatan.

Sistem muhasasah membuat kekuasaan yang didapatkan oleh salah satu kubu akan memicu reaksi ketakutan bagi kubu lainnya karena sejarah panjang konflik di antara mereka yang sebenarnya sama sekali belum terselesaikan. Rentetan kekerasan sektarian antara kubu Sunni dan Syiah dalam dua dekade terakhir ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem muhasasah ini. Kondisi ini juga diperparah dengan agresivitas negara tetangga seperti Iran yang konsisten menancapkan pengaruhnya pada sengketa politik di Irak melalui dukungan dana dan persenjataan pada faksi yang mereka dukung.

Kesadaran akan kacaunya sistem politik berbasis kuota ini akhirnya mendorong generasi muda dan kelas menengah terdidik di Irak untuk berdemonstrasi menuntut dihapuskannya sistem muhasasah. Rangkaian demonstrasi besar sejak Oktober 2019 telah memberi sinyal tumbuhnya kesadaran pada sebagian kelas menengah di Irak mengenai pentingnya menghapus konflik sektarian. Spanduk dan poster yang beredar saat itu membawa narasi untuk melihat Irak sebagai satu bangsa yang utuh, bukan terbagi atas Syiah, Sunni, atau Kurdi. Rangkaian demonstrasi anti pemerintah pada Oktober 2019 lalu itu berhasil memaksa Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mengundurkan diri. Namun, jumlah korban meninggal dari pihak demonstran yang mencapai 400 orang membuat tuntutan mereka tidak pernah benar-benar selesai. Sampai hari ini mereka masih sering berkumpul di Tahrir Square untuk melakukan beragam aksi unjuk rasa memprotes jalannya pemerintahan.

Pascamundurnya as-Sadr
Tukar guling kekuasaan di Irak mencapai titik didihnya pada Pemilu Oktober tahun lalu. Kubu Moqtada as-Sadr berhasil meraih suara terbanyak dan mendapatkan mayoritas kursi di parlemen. Namun, visinya untuk memasukkan komposisi kelompok Sunni dan Kurdi dalam kabinet mendapat tantangan keras dari kelompok Syiah pro Iran yang tergabung dalam kubu Coordination Framework Alliance (CFA). As-Sadr sendiri adalah seorang tokoh populer sekaligus pemimpin religius di kalangan muslim Syiah di Irak. Meski begitu, sejak terjun ke politik praktis, ia konsisten dengan narasi anti Amerika dan anti Iran. Adalah milisi Syiah di bawah kepemimpinan as-Sadr yang konsisten melakukan perlawanan terhadap invasi Amerika Serikat alih-alih mengambil keuntungan pragmatis atas jatuhnya rezim Saddam Hussein yang Sunni. Pasca kemenangan kubu as-Sadr pada Pemilu, ia membentuk koalisi lintas sektarian dengan menggaet dukungan dari faksi Sunni dan Kurdi. Aliansi ini mereka namakan Enqadh Wathan (Menyelamatkan Tanah Air). Sementara itu, banyak faksi Syiah yang justru bermain mata dengan Iran untuk mendapatkan kekuasaan di dalam negeri. Banyak dari kelompok Syiah ini yang menginginkan agar as-Sadr lebih agresif dan mengambil jarak dari kelompok Sunni dan Kurdi.

Selain itu, Moqtada as-Sadr juga secara terang-terangan mengesampingkan kelompok CFA yang di dalamnya ada mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki. Rivalitas antara Moqtada as-Sadr dan Nouri al-Maliki mewakili rivalitas internal di antara kelompok Syiah yang ada di Irak. Kisruh inilah yang membuat Moqtada as-Sadr tidak pernah bisa membentuk pemerintahan sejak partainya memenangkan Pemilu. Sampai pada Juli lalu, ia akhirnya memerintahkan seluruh anggota parlemen yang loyal kepadanya untuk mundur dan memberikan kesempatan bagi pembentukan kabinet demi segera terselenggaranya pelayanan publik bagi masyarakat Irak. Puncaknya, akhir Agustus lalu as-Sadr juga secara resmi memutuskan untuk mundur dari segala aktivitas politik seraya menutup semua lembaga politik yang terafiliasi dengan dirinya.

Mundurnya kubu as-Sadr dari panggung politik tidak disia-siakan oleh rival utama mereka yang segera membentuk pemerintahan dan menunjuk Mohammed Shia as-Sudani sebagai Perdana Menteri. Banyak pengamat yang khawatir pada situasi di Irak mengingat as-Sadr masih merupakan tokoh populer dengan ratusan ribu loyalis yang sebagian di antara mereka memiliki senjata. Sedangkan di kubu rivalnya, CFA juga memiliki sayap militer yaitu Popular Mobilization Forces (PMF) yang jelas-jelas memiliki kapasitas tempur. PMF terbentuk sebagai respon atas munculnya ISIS di Irak tahun 2014. Sejak saat itu, PMF terus mendapatkan popularitas karena dianggap sebagai pembasmi ISIS sekaligus pelindung kaum mayoritas. Meski demikian, PMF memiliki reputasi buruk di antara kelompok Sunni dan Kurdi yang sepakat agar kelompok milisi ini dibubarkan saja. PMF tercatat sering melakukan pelanggaran HAM berat terhadap kelompok Sunni dan Kurdi di Irak. Mereka juga berubah menjadi terlalu kuat dan berpengaruh pada politik yang koruptif. Di sisi lain, kubu as-Sadr secara naratif memang memperjuangkan pelucutan PMF dan ingin meleburnya ke dalam dinas kemiliteran resmi di Irak. Hal itu juga yang membuat as-Sadr mendapatkan dukungan dari sebagian faksi Sunni dan Kurdi. Namun, PMF telah kadung menjadi pasukan paramiliter yang strategis untuk kepentingan politik faksi yang didukung Iran.

Situasi yang berkembang hari ini membuat publik di Irak harus siap menghadapi perang saudara skala besar apabila rekonsiliasi nasional tidak kunjung tercapai. Sementara itu, sebagian generasi muda terdidik di Irak memilih bergabung dalam aktivisme yang fokusnya adalah penghapusan politik sektarianisme. Mereka banyak membangun jaringan melalui platform digital dan media sosial untuk menggalang kekuatan menghadapi perpecahan yang kapan saja bisa terjadi. Apa yang mereka lakukan di Irak sebenarnya sangat mirip dengan apa yang dilakukan teman-teman mereka di Lebanon. Rakyat dari kedua negara ini berbagi pengalaman yang kurang lebih serupa terkait politik sektarianisme. Keduanya sama-sama jengah dengan warisan perpecahan generasi tua dan proxy kepentingan asing di negara mereka. Khusus di Irak, para pemuda ini sedang berjuang menjadi arus utama warna politik yang tidak lagi bertendensi sektarian.**

copyright www.ismes.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*