Tokoh yang Hadiri HUT Kemerdekaan Israel Kerdil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Predikat negatif langsung melekat pada beberapa tokoh yang kedapatan menghadiri peringatan kemerdekaan Israel di Singapura beberapa waktu lalu. Bagi, Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Bachtiar Nasir More »

1.550 Warga Palestina Lakukan Mogok Makan

RAMALLAH - Sekira 1.550 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel, saat ini melakukan aksi mogok makan. Dua di antara mereka bahkan sudah melakukan aksi tersebut selama 64 hari. “100 tahanan lain More »

Tahrir rally calls for end to military rule

Thousands gather in Cairo calling for quick exit by military rulers and that ex-Mubarak officials be barred from poll.   Thousands of people have taken to Cairo’s Tahrir Square to protest against the More »

Obama-Merkel sepakat perlunya tindakan PBB terhadap Suriah

Washington (ANTARA News) – Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pembicaraan telepon Rabu sepakat perlunya “resolusi lebih tegas” Dewan Keamanan PBB terhadap Suriah, kata Gedung Putih. Pembicaraan More »

Indonesia kutuk serangan Israel ke Gaza Indonesia kutuk serangan Israel ke Gaza

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia mengutuk serangan udara Israel yang telah menyebabkan puluhan korban jiwa di jalur Gaza. “Indonesia secara keras kutuk serangan udara Israel tersebut,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa More »

Hubungan Arab-Mesir Tegang

Kairo, Kompas - Aparat keamanan Mesir bersiaga di sekitar gedung Kedutaan Arab Saudi di Distrik Giza, Kairo, Minggu (29/4), guna mencegah kemarahan massa terhadap penangkapan pengacara asal Mesir, Ahmed al-Gizawi, di Arab Saudi. Insiden ini memicu ketegangan diplomatik kedua negara.

Al-Gizawi ditangkap aparat keamanan Arab Saudi di Bandara Udara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, dengan tuduhan membawa 20.000 pil antidepresi dalam tas pakaiannya.

Ribuan warga Mesir mencoba mendobrak gedung Kedutaan Arab Saudi di Distrik Giza, Sabtu lalu. Hal tersebut memicu bentrok dengan aparat keamanan.

Pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup sementara kedutaannya di Kairo dan kantor konsulatnya di kota Alexandria dan Suez, serta memanggil pulang duta besarnya di Kairo, Abdel Aziz al-Qattan.

Ketua Dewan Agung Militer (SCAF) Jenderal Muhammad Hussein Tantawi segera menelepon Raja Arab Saudi Abdullah untuk meredakan ketegangan hubungan kedua negara akibat penahanan pengacara asal Mesir itu.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Muhammad Kamel Amr juga menelepon Menlu Arab Saudi Pangeran Suud Faisal untuk mencegah kemungkinan meningkatnya ketegangan hubungan Mesir-Arab Saudi.

Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang merupakan sayap politik Ikhwanul Muslimin juga mengimbau agar tidak terjadi eskalasi ketegangan hubungan Mesir-Arab Saudi.

Opini publik di Mesir juga terpecah. Sebagian opini melihat aksi unjuk rasa di sekitar gedung Kedutaan Besar Arab Saudi merupakan tindakan individual sebagian elemen masyarakat. Mereka juga beropini, menjaga hubungan historis Mesir-Arab Saudi jauh lebih penting dari sekadar peristiwa sesaat.

Tidak semena-mena

Sebagian opini lagi memandang, aksi unjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar Arab Saudi atau negara lain penting dilakukan. Hal itu supaya Pemerintah Arab Saudi atau negara lain tidak semena-mena memperlakukan warga Mesir di luar negeri. Mereka melihat banyak warga Mesir diperlakukan tidak adil di luar negeri, termasuk di Arab Saudi.

Bahkan, sejumlah analis menuduh, perlakuan Arab Saudi terhadap Mesir pada pra dan pasca revolusi sangat berbeda.

Arab Saudi dikenal sangat dekat dengan pemerintah Presiden Hosni Mubarak. Arab Saudi sempat dituduh kurang simpati terhadap revolusi Mesir yang menjatuhkan rezim Hosni Mubarak.

Para aktivis Mesir juga menuduh, penangkapan Al-Gizawi lebih berlatar belakang politik karena Al-Gizawi sebelumnya gencar mengajukan berkas perkara ke pengadilan Mesir untuk memperkarakan Raja Abdullah agar segera membebaskan tahanan warga Mesir di Arab Saudi.

Seperti dimaklumi, jumlah warga Mesir di Arab Saudi merupakan terbesar di luar negeri dan sekaligus penyumbang devisa terbesar ke Pemerintah Mesir selama ini. (mth)

Israel: Iran Jauh Lebih Berbahaya Ketimbang Mesir

YERUSALEM - Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak mengklaim, Iran adalah ancaman yang lebih berbahaya ketimbang Mesir. Klaim itu diutarakan Barak untuk menyikapi pertanyaan Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman, yang lebih menganggap Mesir sebagai ancaman Negeri Yahudi.

Pada awal pekan ini, Lieberman mengatakan pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Israel harus mempersiapkan diri dan membentuk tiga divisi di wilayah selatan. Seiring dengan memburuknya hubungan Mesir dan Israel.

Mesir juga tampak mengerahkan pasukannya ke Semenanjung Sinai. Meski demikian Barak menjelaskan, keberadaan Iranlah yang mengancam Israel.

“Ancaman Iran adalah ancaman yang sanggup membahayakan eksistensi Israel. Dalam kasus ini, kita semua harus bekerja untuk menghentikan pembangunan senjata nuklir Iran. Israel sudah cukup puas dengan sanksi-sanksi yang diberlakukan untuk Iran,” ujar Barak, seperti dikutip Globes, Kamis (26/4/2012).

Barak juga menampik pernyataan dari para anggota Kabinet Israel yang mengatakan, rencana serangan Israel ke Iran yang dibicarakan Barak dan Netanyahu adalah alasan politis. Barak menegaskan, Israel adalah negara terkuat berada di antara Tripoli di Libya dan Teheran, di Iran.

Dalam kasus hubungan bilateral Mesir dan Israel, Barak mengklaim, Israel memiliki pengaruh di Negeri Piramida. Israel yakin dapat membuat Mesir menjadi bersikap lebih baik. Isu serangan roket yang muncul di Semenanjung Sinai juga dianggap sebagai salah satu hal yang tidak baik untuk dijadikan wacanawacana.

www.okezone.com

Tahrir rally calls for end to military rule

Thousands gather in Cairo calling for quick exit by military rulers and that ex-Mubarak officials be barred from poll.

 

Thousands of people have taken to Cairo’s Tahrir Square to protest against the handling of the nation’s transition period by the ruling military council following the fall of former president Hosni Mubarak.

Friday’s demonstrators called for a quick exit of the Supreme Council of Armed Forces (SCAF) and that officials from the ousted president’s government be barred from May’s upcoming presidential election.

Protesters gathered in the square chanted, “down with military rule”, referring to the military’s leadership role since the fall of Mubarak following protests in February of last year.

Supporters of presidential canididates who were barred from standing earlier this month accused the generals of “hijacking” last spring’s revolution.

The crowds, growing throughout the day, have called for the military to hand over power to civilians.

‘One hand’

Al Jazeera’s Mike Hanna, reporting from Tahrir Square, said Friday’s rally was the most inclusive of recent demonstrations in the square.

“There are more than 20 political parties and political groups represented here” he said.

Following calls for unity among the gatherers, protesters began chanting “one hand, one hand, one hand”.

The chant is a modified version of one made famous during the February uprising when millions gathered throughout the country chanting ”the army and the people are one hand”.

However, our correspondent said that despite the brief moments of unity during prayers, separate areas have been established for the various political factions gathered.

“There is a group for the Salafi movement – the ultraconservatives – an area for the Muslim Brotherhood, and an area for those who see themselves as liberals,” Hanna said.

Though the geographical separations within the square show the political rifts among the Egyptian people, our correspondent said, “the one point of unity” among the thousands gathered in Cairo is that those affiliated with Mubarak and his government not be allowed into the nation’s political future.

Court ruling

A new law drafted by parliament last week would bar any Mubarak-era officials from taking part in the presidential election scheduled for May 23 and 24.

The law, drafted in response to former Mubarak spy chief Omar Suleiman’s decision to run for presidency, must be passed by the ruling military council to take effect.

Though Suleiman, believed to be the military’s favoured candidate, has been barring from running, MPs hope the law, if passed, will also disqualify Ahmed Shafiq, the former prime minister in power during the final days of Mubarak’s rule.

SCAF has requested that the consitutional court rule on the amendment law governing political rights.

The Supreme Constitutional Court is expected to issue its ruling within 15 days.

Source:
Al Jazeera and Agencies

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin