SANGGUPKAH TALIBAN MENIRU MODEL IRAN?


Wirawan Sukarwo
Peneliti ISMES (Indonesian Society for Middle East Studies)

Pengangkatan Hibatullah Akhundzada sebagai pemimpin tertinggi Taliban beberapa waktu lalu menegaskan keinginan Taliban untuk meniru gaya politik di Iran. Hal ini kembali memunculkan spekulasi yang beragam mengenai janji moderasi nilai yang sering diucapkan juru bicara Taliban di hadapan pers internasional.

Sudah hampir setengah tahun lamanya sejak Taliban mengambil alih ibukota Kabul dan mengumumkan berdirinya Emirat Afghanistan pasca penarikan mundur pasukan AS. Namun, publik terus menunggu pengumuman struktur pemerintahan dan sistem politik yang akan diterapkan oleh Taliban di Afghanistan pasca Ashraf Ghani. Pada beberapa kesempatan, juru bicara Taliban mengatakan keinginan mereka untuk meniru apa yang dilakukan pemerintah Iran di dalam negerinya. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid pernah menyebut bahwa Iran menjalankan pemerintahan Islam dan Taliban juga akan menirunya.

Yang jadi permasalahan adalah terdapat kontradiksi tatkala Taliban menginginkan model Iran dalam berpolitik sementara mereka juga berjanji melakukan moderasi nilai keislaman. Taliban tentu saja akan mengadopsi hukum Islam sebagai landasan konstitusi, akan tetapi tekanan dunia internasional dan ketergantungan Taliban pada bantuan asing telah mendorong mereka ke arah moderatisme yang pragmatis. Taliban membutuhkan pengakuan dari dunia internasional untuk bisa menjalankan pemerintahan secara normal dan oleh karena itu pada banyak kesempatan, juru bicara Taliban kerap berjanji untuk lebih memerhatikan hak-hak sipil warga negara mereka, termasuk perempuan. Sikap ini juga yang membuat banyak pihak yakin Taliban hari ini bukanlah Taliban yang sama seperti 20 tahun yang lalu.

Terlepas dari skeptisisme publik terhadap janji moderatisme Taliban, meniru gaya Iran sama saja dengan menolak moderatisme itu sendiri. Iran hari ini tidaklah jauh berbeda dengan Iran pada masa konsolidasi pasca revolusi 1979. Jika yang dimaksud Taliban adalah mengadopsi sistem Wilayatul Faqih (kekuasaan faqih/ulama) seperti Iran, maka terdapat beberapa perbedaan substansial antara Afghanistan dengan Iran yang justru bisa memunculkan masalah baru.

Pertama, Afghanistan memiliki perbedaan mencolok terkait intensitas kohesi sosial di dalam negerinya jika dibandingkan dengan Iran. Pada masa awal penerapan Wilayatul Faqih, pemerintah revolusi Iran memiliki basis dukungan yang besar di tengah masyarakat. Referendum yang digelar pasca revolusi menunjukkan statistik 98% rakyat Iran menginginkan konsep negara Islam. Revolusi Islam Iran sendiri memang gerakan sosialis kerakyatan yang menjatuhkan kekuatan rezim Shah Reza Pahlevi yang sekuler dan pro Barat. Tokoh-tokoh seperti Ayatullah Khomeini dan Ali Syariati bahu membahu menggalang dukungan publik untuk revolusi kerakyatan yang dilandaskan nilai keislaman sekaligus progesivitas politik. Perbedaan pandangan antara faksi pendukung revolusi yang muncul setelahnya tidak didasarkan pada persaingan identitas dan perang saudara berkepanjangan. Hasilnya, ketika terjadi friksi ideologis pasca revolusi, kelompok Islam pendukung revolusi dengan mudah meredam kekuatan oposisi. Setiap potensi perlawanan dengan mudah diredam oleh instrumen militer dan paramiliter yang secara efektif menjaga keberlangsungan Wilayatul Faqih. Kombinasi antara aparatur negara yang solid dengan dukungan massa yang konkrit membuat stabilitas politik beserta konsep negara Islam di Iran bisa terjaga.

Konsep Wilayatul Faqih sebenarnya bukan berjalan tanpa hambatan. Kelompok-kelompok oposisi, terutama yang berhaluan kiri-liberal merasa sangat tertindas dengan model politik Iran pasca revolusi. Banyak di antara mereka yang merasa dikhianati dengan cita-cita perubahan sebelum revolusi. Meski demikikan, secara umum kelompok politik di Iran hanya dibagi menjadi dua kubu saja, yaitu kelompok konservatif dan kelompok reformis. Dinamika politik Iran hanya dimanifestasikan melalui dialektika kedua kubu tersebut selama ini. Bahkan, tercatat hanya ada dua kali demonstrasi besar dari kubu reformis di Iran pasca revolusi yaitu pada tahun 1998 dan 2017. Sekalipun cukup masif, kedua demonstrasi tersebut tidak melahirkan situasi chaotic yang dibutuhkan untuk menjatuhkan pemerintahan kubu konservatif. Dengan kata lain, pemerintahan Republik Islam pasca revolusi berhasil mempertahankan stabilitas politik domestik mereka hingga hari ini.

Pembatasan terhadap hak-hak sipil dan perempuan juga terjadi secara terbuka di ruang publik. Situasi ini divisalisasikan secara artistik melalui film animasi berjudul Persepolis (2007) yang mengangkat kisah nyata aktivis perempuan bernama Marjane Satravi saat berjibaku dengan beragam pelarangan ekspresi di ruang publik pasca revolusi Islam. Produk sinema lainnya adalah film Offside (2006) yang yang menggambarkan perjuangan suporter wanita sepakbola di Iran untuk bisa masuk ke stadion menonton pertandingan. Beragam restriksi dan pembatasan kebebasan sipil menjadi momok bagi para eksponen pendukung revolusi yang bukan dari kelompok Islam. Bahkan, Ali Syariati yang merupakan ideolog revolusi Iran diyakini tewas oleh operasi intelejen yang disponsori kelompok konservatif. Namun, gejolak dan konflik yang tidak dilandasi oleh isu sektarianisme tetap memiliki intensitas yang lebih ringan untuk dikendalikan.

Jauh berbeda dengan Iran, sejak Taliban mengambil alih kekuasaan untuk yang pertama kali di tahun 1996, perpecahan terus saja terjadi. Taliban berkuasa melalui jalur perlawanan bersenjata dan tanpa basis dukungan masa yang solid seperti kubu konservatif di Iran. Taliban justru memberikan trauma tersendiri ketika mereka berkuasa di tahun 1996. Saat itu Taliban melakukan represi keras terhadap semua kelompok yang beroposisi pada kepentingan mereka. Taliban tidak mengakomodasi aspirasi politik warga negara secara adil sementara setiap faksi perlawanan terus menerus melakukan perlawanan. Kondisi Afghanistan yang multietnis menjadi semakin rentan terjebak pada eksklusivitas nilai keislaman yang diterapkan Taliban. Sampai pada akhirnya invasi Amerika Serikat tahun 2001 berhasil menjatuhkan Taliban tetapi malah memperparah perpecahan yang terjadi.

Perbedaan kedua terletak pada kekuatan hegemoni lembaga yang menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Sistem Wilayatul Faqih di Iran memiliki instrumen pengkaderan calon ulama atau faqih yang terorganisasi secara rapih dan kredibel. Kota seperti Qum dan Mashad menyediakan sekolah-sekolah seminari untuk mencetak ulama-ulama muda yang nantinya akan menjadi elit ulama di Iran. Model pemilihan seorang pemimpin tertinggi pun melewati tahapan-tahapan yang jelas dan terukur sehingga hasil pemilihannya bisa dilegitimasi oleh publik. Aspek integritas, wawasan, kefakihan dalam agama, dan aspek moralitas lainnya telah teruji melewati model pemilihan yang disediakan. Bahkan, Iran memiliki satu lembaga khusus yang berisi puluhan ulama terbaik yang bertugas mengukur kinerja pemimpin tertinggi sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan. Dengan demikian, seorang pemimpin tertinggi memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjadi rujukan akhir pada setiap dinamika politik.

Sebaliknya, Taliban tidak memiliki instrumen yang serupa dalam memilih seorang pemimpin tertinggi. Hasil pemilihan hari ini menunjukkan tidak adanya mekanisme pemilihan yang terlembaga dan terukur seperti halnya di Iran. Pemilihan pemimpin tertinggi di Taliban masih melalui jalur popularitas dan kharisma persona. Taliban sepertinya masih beromantika dengan konsep Loya Jirga yang pernah begitu populer di masa lalu. Loya Jirga adalah majelis yang terdiri dari para tokoh etnis Pashtun untuk memilih pemimpin di antara mereka. Konsepnya meniru Ahlul Hal wal Aqdi yang diterapkan di zaman para sahabat untuk memilih khalifah. Namun, Afghanistan hari ini bukanlah etnis Pashtun saja. Loya Jirga zaman ini harus mengakomodasi kepentingan banyak etnis mulai dari Uzbek, Tajik, Kirgiz, Turki, sampai Hazara. Ketika dihadapkan pada fakta beragamnya kelompok Islam yang ada di Afghanistan itu, Loya Jirga ala Taliban justru berpotensi memunculkan perpecahan di kemudian hari. Tuntutan dunia internasional agar Taliban mempraktikkan Islam yang inklusif akan sangat sulit tercapai jika melihat fakta yang ada hari ini.

Para tokoh tertinggi di Taliban juga diragukan memiliki wawasan yang cukup luas untuk melihat dinamika secara lebih arif. Hal ini disebabkan terkucilnya para tokoh Taliban sejak mereka mengambil alih kekuasaan pada 1996 dan menjadi tuan rumah bagi Osama bin Laden pada 1998. Para ulama yang hari ini menjadi elit pimpinan di Taliban sebagian besar hanya merupakan alumnus dari madrasa-madrasa yang tersebar di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Pengucilan dunia internasional terhadap Taliban selama ini membuat mereka sulit untuk menempuh pendidikan formal yang proper di luar negara mereka. Situasi ini sangat berbeda dengan Iran yang memiliki banyak ulama progresif yang menempuh pendidikan di Barat sehingga mereka lebih siap berdialektika dengan isu internasional.

Situasi yang dihadapi Taliban ini akan memunculkan masalah berupa legitimasi kekuasaan dalam struktur politik Afghanistan. Instrumen kekerasan dan senjata tidak bisa selamanya memberikan legitimasi pada kekuasaan jika melibatkan aspek moralitas dan representasi Islam seperti yang ditampilkan Taliban. Tantangan itu bahkan sudah dimulai ketika Taliban tampak kompromis dengan Amerika Serikat dalam hal perjanjian damai dan penarikan mundur pasukan. Kebijakan Taliban untuk mendekat ke China dengan kompensasi menarik diri dari isu Uighur juga menjadi kegelisahan tersendiri di kalangan umat Islam. Belum lagi isu opium yang diklaim sebagai sumber pendanaan Taliban selama bertahun-tahun. Taliban yang selama ini menjadikan kelompok Syiah sebagai musuh bahkan beberapa kali mengunjungi Teheran untuk menjalin kerja sama. Semua hal itu adalah isu riil yang sangat tidak populis di kalangan umat Islam, khususnya kalangan Sunni seandainya Taliban bersikukuh mengidentifikasi kekuasaan mereka sebagai representasi Islam.

Sejauh mana Taliban akan mereplikasi gaya Iran masih belum bisa dipastikan. Namun, tidak ada yang pasti selain perubahan itu sendiri. Banyak sekali faktor yang bisa melandasi perubahan gaya kepeminpinan Taliban selama masa transisi politik yang baru. Terlepas dari semua skeptisisme dan kekhawatiran, satu hal yang harus terus diusahakan adalah menjamin tidak adanya lagi pertumpahan darah. Seluruh dunia, termasuk Indonesia memiliki kapasitas untuk mengambil peran sebagai sesama manusia demi hidup rakyat Afghanistan yang lebih baik di masa depan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*