Home » Article and Analysis » PEREBUTAN SUPREMASI ARAB SAUDI-IRAN » 7420 views

PEREBUTAN SUPREMASI ARAB SAUDI-IRAN

Smith Alhadar
Penasihat ISMES

Pertarungan memperebutkan supremasi di kawasan antara Arab Saudi dan Iran terus bereskalasi menuju situasi yang berbahaya. Retorika dan manuver anti-Iran mutakhir dilakukan Saudi pada 19 November dalam sidang darurat Liga Arab tingkat menteri luar negeri di Kairo. Sidang yang digelar atas permintaan Saudi ini mengeluarkan rekomendasi akan membawa isu intervensi Iran di dunia Arab ke DK PBB. Liga Arab akan meminta DK PBB mengeluarkan resolusi yang mengharuskan Iran menghentikan intervensi di dunia Arab. Jika tidak, Liga Arab akan meminta DK PBB menjatuhkan sanksi kepada Iran.

Sebelumnya, Saudi telah bermanuver di Yaman, Qatar, Palestina, dan Lebanon untuk menekan Iran. Hubungan Saudi-Iran memang tak lagi harmonis sejak revolusi Islam Iran 1979. Rivalitas keduanya di dunia Arab kian intens pasca kejatuhan rezim Irak di bawah Presiden Saddam Hussein (2003) dan setelah meletus Arab Spring di Suriah (2011). Iran mengirim pasukan dan milisi Syiah ke Suriah untuk menyokong rezim Presiden Bashar al-Assad yang didominasi kelompok Syiah Alawiyah. Adapun Saudi membantu kelompok-kelompok pemberontak Sunni. Puncaknya, pada awal 2016 Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran sebagai ekses eksekusi mati ulama terkemuka Syiah Saudi Sheikh Nimr Baqir al-Nimr. Riyadh memandang protes keras Teheran atas eksekusi itu sebagai campur tangan Iran atas urusan dalam negerinya.

Eskalasi ketegangan Saudi-Iran ini juga tak dapat dipisahkan dari kiprah Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman (MBS), yang bercita-cita menciptakan Saudi menjadi negara besar modern dan pemain utama di kawasan. Untuk itu, ke dalam, ia meluncurkan berbagai proyek reformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Ke luar, ia melancarkan “perang” terhadap Iran, negara yang ia tuduh mensponsori terorisme, destabilisator kawasan, dan pengancam stabilitas nasional negara-negara Arab. Kiprah MBS ini menemukan momentum dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Trump sangat membenci dan sedang berusaha membendung agresivitas Iran di kawasan. Bahkan, ia sedang mencari jalan untuk membatalkan kesepakatan nuklir Iran.

Perang Yaman
Upaya MBS membendung Iran sudah muncul jauh sebelum ia terpilih menjadi putra mahkota. Pada Maret 2015, dua bulan setelah diangkat menjadi menteri pertahanan, MBS menghimpun sejumlah negara Arab untuk berperang di Yaman yang sedang mengalami krisis politik untuk memulihkan kekuasaan Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi dukungan Saudi yang dikudeta oleh milisi Syiah Houthi dukungan Iran. Saudi memang pantas khawatir atas keamanan internalnya apabila Houthi berkuasa di Yaman karena berarti Iran menguasai Selat Bab El-Mandeb, tempat lalu-lalang puluhan tanker internasioal yang membawa minyak dari Teluk. Di luar dugaan, Houthi — yang berkoalisi dengan tentara loyalis mantan Presiden Ali Abdullah Saleh — tidak mudah ditundukkan.

Hingga kini tak ada tanda-tanda Houthi akan menyerah. Sebaliknya, pada 4 November lalu saat MBS melancarkan aksi pembersihan terhadap para koruptor, Houthi menembakkan rudal balistik ke arah bandara Raja Khalid di ibu kota Saudi, Riyadh. Saudi langsung menuduh rudal itu dipasok Iran. Lepas dari benar tidaknya tuduhan itu, rudal itu membangunkan rakyat Saudi tentang ketidakmampuan pemerintah mereka menundukkan Houthi. Padahal Riyadh telah menghabiskan ratusan miliar dollar AS untuk membeli berbagai jenis senjata canggih. Perang itu sendiri telah mencoreng reputasi Saudi di mata internasional akibat serangan serampangan pesawat tempur Saudi terhadap infrastruktur vital di negara termiskin di Jazirah Arab itu. Perang Yaman telah menjadi bumerang bagi Saudi. Iran sendiri menghendaki perang berlangsung lama untuk menguras kekuatan dan mendestabilkan Saudi.

Manuver di Lebanon
Pada waktu bersamaan dengan tembakan rudal balistik Houthi, Saudi bermanuver di Lebanon. Setelah bertemu MBS, PM Lebanon Saad al-Hariri menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya melalui siaran televisi dari Riyadh. Alasannya, ia merasa terancam pembunuhan dan bahwa Iran campur tangan dalam urusan dalam negeri Lebanon melalui Hezbollah. Bagaimanapun, terkesan kuat pengunduran diri Hariri dipaksa oleh Saudi, yang sangat berpengaruh di Lebanon melalui kekuatan ekonomi. MBS kecewa pada Hariri karena tidak mampu mendepak Hezbollah pro-Iran dari panggung politik Lebanon. Pengunduran diri Hariri diharapkan menciptakan krisis politik yang berujung pada penentangan rakyat Lebanon terhadap Hezbollah.

Pemerintahan Hariri adalah pemerintahan koalisi banyak partai. Hezbollah adalah salah satu pemain utama. Konstitusi Lebanon membagi kekuasaan menurut garis agama. Golongan Kristen mendapatkan posisi presiden, Syiah sebagai ketua parlemen, dan Sunni mengendalikan jabatan perdana menteri. Hariri, yang eksistensi politiknya sangat bergantung pada Saudi, akan sangat sulit menolak permintaan MBS. Terlebih sekitar 400 ribu orang Lebanon bekerja di negara-negara Arab Teluk, yang setiap tahun mengirim remiten ke Lebanon sekitar 7-8 miliar dollar AS. Jumlah ini sangat signifikan untuk menggerakan ekonomi Lebanon yang berpenduduk 4,5 juta jiwa. Bila pekerja Lebanon diusir dari Teluk dan Saudi menarik uangnya dari bank-bank di Lebanon, negeri itu akan kolaps.

MBS memang menekan Hariri, tapi tujuan utamanya adalah melucuti pengaruh Iran di Lebanon. Kehancuran Hezbollah akan sangat berpengaruh terhadap jalannya perang di Suriah, yang belakangan ini semakin melemahkan kelompok oposisi dukungan Saudi dan semakin menguatkan posisi rezim Assad dukungan Iran. Tapi manuver Saudi ini tidak didukung sekutu Barat karena khawatir Lebanon akan kembali tergelincir dalam perang Saudara. Menyingkirkan Hezbollah tidaklah mudah. Hezbollah adalah kekuatan politik dan militer yang sangat berpengaruh.

Rekonsiliasi Palestina
Masih dalam konteks perlawanan terhadap Iran, Saudi bermanuver di Palestina. Pada awal Oktober lalu, Saudi – bersama Mesir dan Uni Emirat Arab — mensponsori rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Keterlibatan Saudi bertujuan mengeliminasi pengaruh Iran di tubuh Palestina. Sejauh ini, Iran mendukung Hamas, yang dijadikan instrumen untuk menegaskan kepemimpinannya dalam kubu anti-Israel. Lebih jauh, Saudi ingin segera berdamai dengan Israel. Sejak kesepakatan nuklir Iran tercapai pada Juni 2015, hubungan rahasia Israel-Saudi semakin menonjol. Mereka didorong oleh kepentingan yang sama: ancaman Iran. Kesepakatan nuklir mengharuskan Iran mengurangi tingkat pengayaan uranium hingga ke tingkat di mana tidak memungkinkan negara itu membuat senjata nuklir. Sebagai imbalan, sanksi ekonomi dan finansial internasional dicabut. Namun, Israel dan Saudi kecewa karena kesepakatan itu hanya berlaku selama 10 tahun. Juga, dengan kebebasannya mengekspor minyak, memberi keleluasaan pada Iran menjalankan politik sektarian dan ekspansif.

Dalam rangka memutuskan tangan Iran di Palestina, pertengahan September lalu MBS melakukan kunjungan diam-diam ke Israel. Di sana ia bertemu PM Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel. MBS telah memiliki konsep perdamaian Israel-Palestina yang dibagi bersama Jared Kushner, penasihat politik pemerintahan Trump. Maka ada kemungkinan dicapainya kesepakatan damai Israel-Palestina dalam waktu dekat mendatang. Israel dan Palestina akan “dipaksa” menerima proposal damai yang telah disepakati MBS-Kushner. untuk menyukseskannya, pertengahan Oktober lalu MBS mengundang dan berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Riyadh. Pada hari itu juga hadir Mohammad Dahlan di kota yang sama. Dahlan adalah musuh besar Abbas di tubuh Fatah. Besar kemungkinan kehadiran Dahlan bertujuan menekan Abbas agar menerima proposal perdamaian Israel-Palestina. Kalau tidak, Saudi akan mengangkat Dahlan sebagai penggantinya. AS pun menekan Abbas dengan rencana menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington DC. Namun, kendati sangat bergantung pada bantuan keuangan AS dan Saudi, upaya MBS dan Kushner belum tentu diterima Abbas. Nyatanya, sepulang dari Riyadh, Abbas langsung melakukan pembersihan terhadap orang-orang Dahlan. Terkait rencana penutupan kantor PLO, Otoritas Palestina mengancam membekukan komunikasi dengan AS yang membuat upaya AS memediasi perundingan Palestina-Israel terancam berhenti.

Namun, kalau toh konsep perdamaian itu direalisasikan, Iran akan memperoleh keuntungan dan Saudi akan terisolasi. Bahkan posisi MBS dalam negeri terancam. Masalahnya, dalam konsep perdamaian itu, Palestina dirugikan. Yerusalem Timur, tempat bercokolnya Masjidil Aqsa, akan jatuh ke tangan Israel dan aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di luar blok-blok perumahan Yahudi di Tepi Barat boleh dilanjutkan. Palestina hanya diberi bantuan finansial dan pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel. Ini bukan saja akan memecah belah Palestina tapi juga akan memunculkan kecaman dari dunia Arab dan Islam. Posisi Iran yang menentang perdamaian akan mendapat dukungan luas dunia Arab dan Islam.

Krisis Qatar
Krisis Qatar yang pecah pada 5 Juni – seiring dengan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir dan blokade darat, laut, dan udara mereka atas Qatar – masih merupakan bagian dari upaya MBS menekan Iran. Krisis dipicu oleh tuduhan kubu Saudi bahwa Qatar mendukung terorisme dan menjalin hubungan dekat dengan Iran. Untuk menyelesaikan krisis ini kubu Saudi menuntut Qatar memenuhi tiga belas tuntutan, di antaranya, memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Sejauh ini Doha menolak. Qatar dan Iran membagi ladang gas bersama di Teluk.

Menanggapi blokade atas Qatar, Iran bergerak cepat dengan menggantikan posisi Saudi, UEA, dan Bahrain dalam memasok pangan dan membuka akses bagi transportasi laut dan udara Qatar. Dengan demikian, blokade dan sanksi ekonomi-politik yang dimaksudkan untuk membuat Qatar bertekuk lutut dan menjauhi Iran, justru mendorong Qatar memperkuat hubungan dengan negara itu. Dalam konteks inilah Senator Bob Corker, Ketua Komite Urusan Luar Negeri AS yang berpengaruh, mengancam akan menghalangi penjualan senjata AS ke Saudi, UEA, dan Bahrain, kalau tidak segera memulihkan hubungan dengan Qatar.
Ditandatanganinya kesepahaman antara Qatar dan AS dalam masalah pendanaan bagi terorisme, AS semakin memperkuat bargaining position Qatar vis a vis kubu Saudi sehingga kian sulit bagi Qatar memberi konsesi yang lebih signifikan. Mengingat kubu Saudi tak mau kehilangan muka, apalagi memberi keuntungan pada Iran, akan ada manuver baru dari pihak kubu Saudi guna memperbaiki posisinya. Kalau tidak, rakyat Saudi akan mempertanyakan justifikasi politik, ekonomi, dan moral MBS menghukum saudara Arabnya itu yang telah menimbulkan kerugian ekonomi, politik, dan sosial pada pihak Saudi, serta menghancurkan Dewan Kerja sama Teluk (GCC). Apa pun, opsi hukuman Saudi atas Qatar berikutnya akan sangat terbatas mengingat AS, yang memiliki pangkalan udara terbesar di Qatar, tidak menghendaki kehancuran kerajaan itu.

Penutup
Ada beberapa hal yang ingin dicapai MBS dalam semua gebrakannya di atas. Pertama, ia ingin mengalihkan perhatian dari turbulensi politik yang sedang berlangsung di Saudi akibat pembersihan terhadap orang-orang penting di negara itu. Kedua, ia ingin menyelamatkan Saudi dari ancaman Iran. Dengan mencengkram Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon, serta pengaruhnya yang kuat atas komunitas Syiah di Saudi dan Bahrain, Iran memang menghadirkan ancaman bagi kelangsungan hidup kerajaan Saudi. Ketiga, MBS ingin membentuk tatanan baru Timur Tengah di mana Saudi memainkan peran hegemonik setelah peran AS memudar. Untuk semua ini MBS mengubah model pengambilan keputusan pemerintahan berbasis konsensus keluarga menjadi one man show yang sangat otoriter. Ini akan mengasingkan sebagian besar pangeran yang jumlahnya mencapai 7.000 orang. Transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang dilancarkan MBS guna menyesuaikan dengan perubahan zaman perlu diapresiasi. Tapi diperlukan waktu dan proses yang panjang dan kebijakan regional yang kondusif.
Konsensus keluarga tak menginginkan konflik dengan Iran, negara kuat yang pemerintahnya didukung rakyat. Tetapi MBS malah mengambil jalan keras, bahkan terus memproduksi retorika anti-Iran. Seharusnya MBS konsentrasi pada reformasi dalam negeri yang berpotensi menciptakan destabilitas dan menciptakan lingkungan regional yang kondusif. Sebenarnya Saudi memiliki posisi yang lebih menguntungkan ketimbang Iran. Saudi punya kedudukan sentral di dunia Arab dan Islam, bahkan sangat vital bagi dunia internasional terkait letak geografisnya dan cadangan minyak yang dimilikinya. Maka modal ekonomi, politik, dan budaya yang sangat besar ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyatnya dan umat Islam, serta dapat berkontribusi bagi penciptaan perdamaian dunia. Iran sendiri seharusnya lebih memberi perhatian pada situasi ekonomi rakyatnya yang terpuruk akibat sanksi ekonomi internasional yang panjang lantaran kebijakan luar negeri yang tidak bersahabat dengan Barat dan Arab. Iran harus menyadari bahwa ia tidak punya kapasitas untuk membangun imperium Syiah di Timur Tengah. Iran masih merupakan negara dunia ketiga yang terbelakang dalam segala hal. Meredakan ketegangan dan confidence building antara Iran dan Saudi sangat diperlukan saat ini demi stabilitas dan perdamaian regional, bahkan dunia. Bila MBS terus bermanuver dan beretorika anti-Iran dan Iran meladeninya dikhawatirkan akan berujung pada konflik terbuka Iran-Saudi yang tidak menguntungkan siapa pun juga.***

Editor: Fahmi S

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*