Home » Article and Analysis » News and informations » REFORMASI DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ARAB SAUDI » 456 views

REFORMASI DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ARAB SAUDI

Smith Alhadar

Penasihat ISMES

Ada yang berbeda dalam peringatan hari nasional Kerajaan Arab Saudi tahun ini, yang jatuh pada 23 September. Untuk pertama kalinya perempuan Saudi diperkenankan datang ke stadion olah raga, bercampur dengan kaum pria, untuk menonton konser musik dan pertandingan sepak bola. Tapi yang lebih menimbulkan euforia di media sosial adalah ketika Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud mengeluarkan dekrit yang membolehkan perempuan mengemudi kendaraan. Ini dianggap kemenangan perempuan yang sudah lama diperjuangkan aktivis Saudi. Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan mengemudi kendaraan. Pada hari yang sama, Riyadh menunjuk Fatimah Baeshen menjadi juru bicara keduataan besar Saudi di Washington. Kerjanya, dia antaranya, fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan.

Kendati kelihatan sepele, kebijakan di atas merupakan “revolusi” perempuan dari perspektif politik, sosial, dan budaya Saudi, yang terkenal sebagai kerajaan ultrakonservatif. Perempuan Saudi selama ini sangat bergantung pada pria. Hampir semua urusan pribadi mereka, mulai dari perkawinan, bekerja di kantor, ke tempat belanja, sampai traveling, harus mendapat izin pria, apakah suami, ayah, atau saudara lelaki. Dan kendati para aktivis menilai dekrit itu sebagai upaya kerajaan mengalihkan perhatian dari penangkapan puluhan aktivis HAM dan politik menjelang hari nasional itu, reformasi yang sedang berlangsung tak lepas dari Visi Arab Saudi 2030 yang dilancarkan Putra Mahkota Pangeran Mohammad bin Salman, putera Raja Salman. Visi itu mengandaikan Saudi bebas dari ketergantungan pada minyak bumi pada masa dekat mendatang. Maka perlu reformasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Seluruh warga Arab Saudi diharapkan berpartisipasi dalam semua sektor kehidupan, terutama perempuan yang selama ini mengalami diskriminasi.

Visi Arab Saudi 2030, yang dilancarkan pasca anjloknya harga minyak dunia pada pertengahan 2014 yang menciptakan defisit besar pada APBN dan terkurasnya devisa negara, bertujuan mentransformasikan dan memodernkan aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan pendidikan pun direformasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan mengurangi tenaga ekspatriat. Perempuan diharapkan mengisi kekosongan yang ditinggalkan pekerja asing. Dengan mencabut larangan perempuan mengenderai kendaraan, selain membuka lapangan kerja bagi perempuan – diperkirakan peran perempuan di bursa tenaga kerja akan meningkat dari 17 persen menjadi 40 persen — juga menghemat devisa. Rata-rata keluarga Saudi mengeluarkan US$ 1.000 sebulan hanya untuk membayar supir, yang umumnya dari manca negara. Lebih jauh, kebebasan mengemudi mobil membuat ketergantungan perempuan pada pria berkurang. Selama ini aktivitas keseharian perempuan, seperti ke pasar, kantor, dan mengantar anak ke sekolah, bergantung pada supir asing atau anggota keluarga yang pria.

Sebenarnya reformasi telah dimulai oleh Raja Abadullah bin Abdulaziz Al-Saudi (wafat 2016) meskipun tantangannya berat karena tak semua ulama mendukungnya. Padahal, dalam pemahaman Wahabi, negara Islam yang ideal, yang dirumuskan oleh Mohammad bin Abdul Wahab – pendiri Wahabisme akhir abad ke-18 — adalah kolaborasi raja yang adil dengan tuntunan ulama. Reformasi politik yang dilakukan Abdullah adalah membolehkan perempuan menggunakan hak suara dalam pemilu lokal mulai tahun 2016, membolehkan mahasiswa dan mahasiswi bercampur dalam ruang kelas yang sama, hal yang tabu sebelumnya. Abdullah pun mengangkat perempuan sebagai wakil menteri. Untuk pertama kalinya juga ia mengikutsertakan perempuan Saudi di Olimpiade. Yang juga membuat ulama garis keras kecewa adalah izin Raja bagi penampilan musik di televisi. Dalam pandangan Wahabi garis keras, semua ini adalah bid’ah (inovasi).

Sebenarnya Abdullah juga hanya meneruskan jejak Raja Faisal (1953-1975) dan Raja Fahd, kakaknya. Untuk pertama kalinya Faisal mendorong perempuan bersekolah, mengirim putra-putri Saudi melanjutkan pendidikan tinggi di Barat, serta mendirikan stasiun televisi dan radio, yang mendapat tantangan keras dari ulama garis keras. Faisal mampu melakukan itu karena ia punya reputasi, saleh, dan wibawa. Reformasi dilanjutkan Fahd (1982-2005) pada 1996 dengan mendirikan Majlis Syura, semacam parlemen terdiri dari 60 anggota yang mewakili semua komponen bangsa, termasuk kelompok Syiah dan perempuan. Walapun Majlis Syura tidak memiliki kekuasaan dan hanya berfungsi sebagai pemberi masukan kepada Raja tentang apa yang terjadi di masyarkat, kebijakan itu termasuk suatu kemajuan di negeri yang tidak mengenal cabang kekuasaan legislatif. Kebijakan Fahd terkait dengan gejolak sosial-politik rakyat Saudi selama krisis Kuwait (1990) dan pasca Perang Kuwait (1991). Kehadiran 600 ribu tentara AS di tanah Saudi untuk mengusir tentara Irak dari Kuwait serta ketidakmampuan kerajaan mempertahankan diri dari ancaman eksternal menimbulkan tanda tanya besar di benak rakyat tentang kemampuan penguasa mengolah negara dan justifikasi agama atas persekutuan kerajaan Saudi dengan tentara non-muslim untuk memerangi sesame muslim. Sebagian ulama membuat petisi kepada penguasa menentang kehadiran ratusan ribu tentara multinasional di tanah Saudi. Usamah bin Ladin termasuk yang mengecam kebijakan itu yang membuat ia diusir dari kerajaan dan boyong ke Sudan sebelum kembali ke Afghanistan membentuk Al-Qaeda. Sebagian lain mengangkat masalah korupsi dan pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan kerajaan.

Kendati Abdullah tak memiliki wibawa dan kharisma sebesar Faisal dan Fahd, ia memimpin Garda Nasional sejak 1962 yang sangat loyal pada keluarga Al-Saud. Karena itu ia pun, sebagaimana Faisal dan Fahd, tak peduli dengan keberatan sebagian ulama demi mempromosikan pandangan moderat. Anggota mutawin atau polisi moral yang bertindak semaunya terhadap siapa pun, khususnya perempuan, yang dianggap melanggar syariah di ruang publik diganti dengan kelompok moderat.

Kebijakan moderasi Wahabi inilah yang dilanjutkan Raja Salman melalui putranya. Namun, bukan berarti semua akan berjalan mulus. Kebijakan Faisal dan Fahd, ternyata berdampak pada pemberontakan besar pada 1979 ketika para Wahabi fanatik pimpinan Juhaimin Al-Utaibi menyandera Masjidil Haram dan mengecam semua kebijakan kerajaan. Terkait kebijakan Abdullah, ulama sepuh Sheikh Saleh Al-Lehidan menyatakan perubahan-perubahan itu merusak keharmonisan hubungan penguasa dengan rakyat. Sementara seminggu sebelum Raja Salman mengeluarkan dekrit, 26 September, seorang ulama senior Saudi menyatakan Islam melarang perempuan mengemudi mobil karena otak mereka cuma seperempat dibanding pria. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat dan ulama itu pun ditahan aparat. Kendati ikhtiar reformasi terus dilakukan kerajaan, bagi kelompok moderat, perubahan-perubahan itu belum signikan. Mereka masih menuntut hak-hak politik dan sipil serta pemilu demokratis. Terbukti, menjelang peringatan hari nasional, aparat keamanan menangkap puluhan aktivis, intelektual, dan ulama yang berencana melakukan unjuk rasa menuntut demokratisasi, menentang korupsi, dan pelanggaran HAM.

Memang korupsi sangat sistematik dan endemik di negeri itu. Eksistensinya diketahui dan dilindungi. Sangat sulit membedakan harta keluarga penguasa dan negara. Tapi LSM HAM, anti-korupsi, dan demokrasi di sana tidak dapat berbuat banyak. Organisasi-oragnisasi internasional yang bergerak di bidang yang sama, khususnya di AS, juga tidak berdaya mengingat kuatnya persekutuan Riyadh-Washington. Yang menjadi keluhan internasional: sejak 1970-an sampai 2002, Saudi mengeluarkan US$ 70 miliar untuk bantuan pembangunan luar negeri. Namun, sebagian besar digunakan untuk mempropagandakan Wahabisme yang sebagian orang memandangnya sebagai elemen penting yang ikut membentuk ideologi salafi-fundamentalis yang marak di dunia saat ini.

Tapi ada niat baik kerjaan untuk memperbaiki keadaan. Pada 2013 Raja Abdullah membentuk Forum Dialog Nasional yang mengizinkan professional dan intelektual terbatas untuk berdebat secara terbuka masalah-masalah publik dengan parameter yang telah ditentukan. Lembaga tradisionil untuk menyelesaikan berbagai masalah rakyat juga masih difungsikan. Sesuai adat, seluruh pria dewasa memiliki hak menyampaikan keluhan (petisi) secara langsung kepada raja melalui pertemuan suku tradisionil yang dikenal sebagai majlis. Namun, bagi aktivis HAM, demokrasi, antikorupsi, hak-hak perempuan, dan palacewatch, sejauh ini yang dilakukan masih kosmetik. Sikap mereka ini ada relevansinya dengan laporan The Economist tahun 2015 bahwa Arab Saudi merupakan negara paling otoriter ke-5 di dunia dari 167 negara. Juga Saudi merupakan segelintir negara di dunia yang tidak menerima deklarasi universal HAM PBB.
Apakah Raja Salman dan putranya dapat menyelesaikan masalah-masalah besar ini? Nampaknya tidak, paling tidak belum saatnya, sesuai pernyataan Salman: “Demokrasi tidak boleh diterapkan di Saudi karena negeri ini terdiri dari suku-suku dan wilayah-wilayah, dan kalau demokrasi diterapkan, setiap suku dan wilayah akan memiliki partainya sendiri.” Tapi ia menyadari bahwa perubahan harus dilakukan demi kelangsungan hidup kerajaan. Salman berpendapat, kecepatan dan keluasan reformasi tergantung pada faktor sosial dan budaya. Berdasarkan alasan sosial, bukan agama, reformasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Saudi karena akan timbul reaksi negatif dari perubahan-perubahan itu. Hal itu harus diperkenalkan secara hati-hati dan pertimbangan waktu.

Apa yang dikatakan Salman tidak seluruhnya benar. Demokrasi tidak dapat tumbuh secara alamiah, tetapi harus melalui rekayasa politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Konstitusi yang inklusif harus dibuat untuk mewadahi pembentukan institusi-institusi negara yang demokratis. Sebagaimana diketahui, Arab Saudi tidak memiliki UUD. UUD mereka adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah yang tentunya terlalu umum dan rawan multitafsir. Lebih jauh, Al-Qur’an tidak berbicara tentang ketatanegaraan Islam. Tetapi kalau As-Sunnah yang dipakai, mestinya Arab Saudi menerapkan demokrasi sesuai dengan semangat Piagam Madinah, konsensus komponenan Kristen, Yahudi, dan Muslim untuk membentuk negara yang inklusif dan adil. Sistem kenegaraan Saudi adalah interpretasi tunggal Muhammad bin Abdul Wahab atas khasanah Islam. Ulama kerajaan Saudi – yang mestinya sejajar kedudukannya dengan penguasa – ditundukkan di zaman Faisal dengan menjadikan mereka pegawai negeri, jelas membuat mereka terkooptasi ke dalam sistem politik kerajaan yang mudah tunduk pada kemauan penguasa. Kasus krisis Kuwait adalah contohnya di mana ulama memberi justifikasi keagamaan bagi upaya memerangi tentara Irak yang menginvasi Kuwait. Kalau penguasa Saudi punya good will untuk menerapkan demokrasi tentu ada jalannya. Apalagi gagasan demokrasi telah tumbuh dalam masyarakat Saudi. Pada 1994, keduataan besar AS di Riyadh menyelenggarakan jajak pendapat secara rahasia di Saudi. Hasilnya, 77 persen rakyat menginginkan penerapan sistem demokrasi.

Bagaimanapun, meski reformasi radikal dan demokratisasi tidak akan dilakukan pemerintah, perubahan-perubahan yang sedang dilakukan perlu disambut. Upaya ini akan lebih berhasil kalau disertai kebijakan luar negeri yang sejalan dengan Visi Arab Saudi 2030, yaitu menciptakan lingkungan regional dan internasional yang kondusif. Permusuhan dengan Iran mesti diakhiri; krisis Qatar di mana Saudi berperan menentukan harus segera diatasi; perang di Yaman yang menguras keuangan Saudi dan kecaman internasional akibat ekses kemanusiaan yang ditimbulkkan di negeri itu juga harus diakhiri. Tanpa menciptakan lingkungan regional yang damai dan stabil, Visi Arab Saudi 2030 sulit mencapai sasaran.

Editor: Fahmi

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*