Home » Article and Analysis » MBS DAN REFORMASI ARAB SAUDI » 886 views

MBS DAN REFORMASI ARAB SAUDI

Smith Alhadar

Penasihat pada The Indonesian Society for Middle East Studies

Sejak dilantik menjadi putra mahkota pada 21 Juni silam, Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) terus melancarkan perubahan di kerajaan ultrakonservatif itu. Yang terakhir (4 November), beberapa jam setelah Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, ayah MBS, mengeluarkan dekrit pembentukan lembaga antikorupsi, MBS memerintahkan penangkapan 11 pangeran yang berpengaruh dan puluhan menteri dan mantan menteri terkait dugaan korupsi. Miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal, yang membenci liberalisasi, turut ditahan. Sementara MBS mencopot pemimpin Garda Nasional Pangeran Miteb bin Abdullah dan Menteri Perekonomian Adel Fakieh untuk diganti dengan orang-orang kepercayaannya.

Gebrakan MBS ini tak lepas dari dinamika internal yang sedang dihadapi Saudi. Visi Arab Saudi 2030 yang diarsiteki MBS dan diluncurkan pada 2015 adalah upaya membebaskan Saudi dari ketergantungan pada minyak dan menjadikan negara ultrakonservatif itu modern, moderat, dan terbuka pada dunia. Setidaknya itu yang dipidatokan MBS – figur sentral dalam semua kebijakan Saudi saat ini – di hadapan ribuan pengusaha asing dari 70 negara pada pembukaan forum ekonomi bertajuk Inisiatif Investasi Masa Depan di Riyadh pada 24 Oktober silam. Dalam pidato itu, MBS membeberkan mengenai rencana negaranya membangun kota modern raksasa di barat laut Saudi senilai US$ 500 miliar. Kota berbasis teknologi informasi ini akan membebaskan perempuan berbikini dan penjualan minuman beralkohol di restoran maupun bar. Penangkapan para terduga korupsi bertujuan menciptakan good governance sehingga dipercaya investor lokal dan asing. Di Saudi korupsi sangat sistematik dan endemik. Eksistensinya diketahui dan selama ini dilindungi.

Memang mentransformasikan masyarakat ultrakonservatif yang telah berurat berakar menjadi masyarakat kapitalis modern tidak akan berhasil tanpa diikuti perubahan sosial, agama, budaya, dan politik. Perubahan-perubahan itu sedang dijalankan. Pada 23 September lalu, saat merayakan hari nasionalnya, untuk pertama kalinya perempuan Saudi diperkenankan datang ke stadion olah raga, bercampur dengan kaum pria, untuk menonton konser musik dan pertandingan sepak bola. Tiga hari kemudian Salman mengeluarkan dekrit yang membolehkan perempuan mengemudi kendaraan. Kendati kelihatan sepele, kebijakan di atas merupakan “revolusi” perempuan dari perspektif politik, sosial, dan budaya Saudi. Perempuan Saudi selama ini sangat bergantung pada pria. Hampir semua urusan pribadi mereka, mulai dari menempuh pendidikan, bekerja di kantor, sampai traveling, harus mendapat izin pria, apakah suami, ayah, atau saudara lelaki.

Visi Arab Saudi 2030 membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan Saudi berpartisipasi dalam semua sektor kehidupan. Sebenarnya reformasi telah dimulai sejak Raja Faisal yang membuka akses pendidikan bagi perempuan dan memperkenalkan radio dan televisi pada awal 1970-an. Pada masa Raja Abadullah bin Abdulaziz Al-Saud (2005-2015) untuk pertama kalinya perempuan dibolehkan menggunakan hak suara dalam pemilu lokal dan mengizinkan mahasiswa dan mahasiswi bercampur dalam ruang kelas yang sama. Abdullah pun mengangkat perempuan sebagai wakil menteri. Anggota mutawin atau polisi moral yang bertindak semaunya terhadap siapa pun yang dianggap melanggar syariah di ruang publik diganti dengan kelompok moderat.

Kebijakan moderasi Wahabi inilah yang dilanjutkan Salman melalui putranya. Namun, bukan berarti semua akan berjalan mulus. Pada masa Abdullah, protes terhadap perubahan juga terjadi. Ulama sepuh Sheikh Saleh Al-Lehidan menyatakan perubahan-perubahan itu merusak keharmonisan hubungan penguasa dengan rakyat. Sementara seminggu sebelum Raja Salman mengeluarkan dekrit, 26 September, seorang ulama senior Saudi menyatakan Islam melarang perempuan mengemudi karena otak mereka cuma seperempat dibanding pria.

Kendati ikhtiar reformasi terus dilakukan, bagi kelompok moderat, perubahan itu belum signikan. Mereka masih menuntut hak politik dan sipil serta pemilu demokratis. Terbukti, menjelang peringatan hari nasional, aparat keamanan menangkap puluhan aktivis dan ulama yang berencana melakukan unjuk rasa menuntut demokratisasi, menentang korupsi, dan pelanggaran HAM. Apakah MBS yang masih belia (32) mampu menyelesaikan masalah-masalah besar ini, terutama masalah demokratisasi? Nampaknya tidak, sesuai pernyataan Salman: “Demokrasi tidak boleh diterapkan di Saudi karena negeri ini terdiri dari suku-suku dan wilayah-wilayah. Kalau demokrasi diterapkan, setiap suku dan wilayah akan memiliki partainya sendiri.” Namun, gebrakan antikorupsi masih akan terus dilakukan karena ini merupakan inti dari reformasi ekonomi dan kebijakan politik. Penahanan para pangeran dan pejabat bertujuan konsolidasi kekuasaan dan menarik dukungan internal dan internasional. Tapi MBS harus berhati-hati. Reformasi yang dijalankannya menciptakan banyak musuh dan persoalan baru.

Editor: Fahmi S

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*