Home » Article and Analysis » PILPRES IRAN: MODERAT VS KONSERVATIF » 2296 views

PILPRES IRAN: MODERAT VS KONSERVATIF

Smith Alhadar

Penasihat ISMES; Presiden Direktur Institute for Democracy Education

 

Di tengah tekanan kuat AS dan Arab Teluk, Iran melangsungkan pemilihan presiden pada 19 April 2017. Kendati pemimpin tertinggi berada di lembaga Velayat-e Faqeh (otoritas ulama fikih) yang kini dipegang Ayatullah Ali Khamenei, presiden Iran adalah orang terkuat kedua yang membuat kebijakan jangka pendek pemerintah. Ada enam calon yang bersaing: tiga dari kubu garis keras dan tiga dari kubu moderat. Tetapi pertarungan yang sesungguhnya akan terjadi antara petahana Hassan Rouhani dari kubu moderat melawan Ebrahim Raisi (mantan Jaksa Agung) dari kubu garis keras. Raisi adalah murid Khamenei dan sejak tahun lalu mengepalai yayasan yang mengelola makam suci Imam Reza dengan aset bernilai miliaran dollar AS. Ia juga dekat dengan Pasdaran (pengawal revolusi) dan milisi Basij (relawan).

Perbedaan moderat dan garis keras terlihat pada sejumlah aspek, di antaranya, aspek politik dan ekonomi. Di bidang politik, sampai batas tertentu kubu moderat mengapresiasi kebebasan sipil, sementara kubu garis keras menentang arus informasi dari luar. Tak heran, garis keras melarang parabola, membatasi akses internet, dan mengawasi kode berpakaian. Dalam kebijakan luar negeri, kubu moderat menghendaki politik détente dengan Barat, sementara kubu konservatif bersikap keras terhadap Barat, khususnya AS. Di bidang ekonomi, kubu moderat yang menganut ekonomi pasar dan terbuka terhadap investasi asing. Di pihak lain, kendati juga mengadopsi ekonomi pasar, kubu garis keras sangat awas terhadap masuknya modal asing dari negara-negara Barat.

Di masa empat tahun pemerintahan Presiden Hassan Rouhani dicapai kesepakatan nuklir antara Iran dengan P5+1 (AS, Cina, Rusia, Inggris, dan Perancis) plus Jerman pada Juli 2015. Kesepakatan ini mengharuskan Iran membatasi pengayaan uranium ke tingkat yang tak memungkinkan negara mullah itu membuat bom atom. Sebagai imbalan, PBB mencabut sanksi ekonomi dan keuangan yang diberlakukan atas Iran. Negara produsen minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi ini pun dapat mengekspor kembali minyaknya. Hal ini sangat penting bagi perekonomian Iran yang terus memburuk mengingat 80 persen pendapatan luar negerinya berasal dari minyak.

Kesepakatan nuklir itu oleh kubu moderat dianggap sebagai pencapaian gemilang. Tak heran, dalam kampanye, pencapaian ini dijadikan jualan. Berdatangannya para pejabat tinggi dan perusahaan-perusahaan Barat dan kunjungan Rouhani ke Italia, Jerman, dan Perancis pasca penandatanganan kesepakatan nuklir, yang diikuti kesepakatan kerja sama ekonomi dengan Barat itu dijadikan bukti terbebasnya Iran dari isolasi internasional. Memang kecuali Israel dan Arab Teluk, komunitas internasional menyambut kesepakatan itu dengan perasaan lega. Sebab kalau kesepakatan tidak dicapai, sementara Iran semakin dekat dengan pembuatan bom atom, perang Iran-AS tidak dapat dihindarkan.

Pencapaian pemerintahan Rouhani yang lain adalah dilonggarkannya kebebasan sipil. Ini dapat dilihat dari kebebasan mahasiswa menyelenggarakan kegiatan di kampus. LSM-LSM pun mulai beroperasi kembali dan sensor terhadap buku serta produk seni dan budaya dikurangi. Obat-obatan telah tersedia dengan harga terjangkau. Sayang, sejak diimplementasikannya kesepakatan nuklir pada Januari 2016, kondisi ekonomi Iran belum terasa membaik. Harga barang-barang melambung, pengangguran meningkat, dan kesenjangan melebar. Menurut Pusat Statistik Iran, pengangguran mencapai 12 persen dalam tahun fiskal ini, naik 1,4 persen dari tahun sebelumnya. Kendati inflasi turun ke level satu digit dan GDP rill tumbuh sampai 7,4 persen, laporan IMF pada Februari lalu mengungkapkan pertumbuhan di sektor nonmigas rata-rata hanya 0,9 persen, merefleksikan kesulitan yang terus terjadi dalam akses keuangan Iran mengingat bank-bank Barat enggan membiayai kesepakatan bisnis yang dibuat Teheran.

Buruknya ekonomi dijadikan senjata oleh kubu garis keras yang sejak awal menentang keras kesepakatan nuklir itu. Mereka juga menunjuk potret buram rakyat Iran di bawah pemerintahan Rouhani, yakni di tengah maraknya korupsi, 10 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan absolut dan 30 juta lainnya hidup di bawah garis kemiskinan relatif di antara 80 juta jiwa penduduk Iran.

Lawan-lawan Rouhani juga mengkritik politik détente pemerintahan Rouhani yang terbukti tidak meredakan ketegangan dengan negara tetangga. Sebenarnya pemerintahan Rouhani telah berusaha rujuk dengan Arab Teluk dengani mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi terkait jamaah haji Iran. Tapi ini tidak membawa pada pada rekonsiliasi Iran-Saudi yang hubungan diplomatiknya putus pada 2016 menyusul protes keras Iran atas eksekusi mati ulama Syiah Saudi, Syeikh Nimr Baqir al-Nimr. Sebaliknya, seluruh negara Arab Teluk ikut mengecam kelakuan Iran yang dipandang tidak menghormati kedaultan negara lain. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan klimaks dari konflik Iran-Saudi terkait kebijakan regional Iran. Melalui proxy-nya, Iran melaklukan intervensi di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Tak heran, Arab Teluk meningkatkan kerja sama pertahanan dengan AS untuk membendung ambisi Iran. Malah pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump sedang meninjau ulang kesepakatan nuklir yang dipandang merugikan kepentingan nasional AS dan sekutunya di kawasan.

Kendati kinerja ekonomi pemerintahan Rouhani belum memuaskan, Rouhani memiliki peluang lebih besar untuk menang. Ini disebabkan, pertama, sistem Iran cenderung memelihara stabilitas dan kontinuitas pemerintah. Kedua, ada kekhawatiran bila kubu garis keras menang, terbuka peluang Iran berkonflik dengan negara tetangga dan AS, yang memperburuk kehidupan ekonomi domestik. Di pihak lain, Raisi memiliki track record HAM yang buruk. Ketika menjadi Jaksa Agung pada 1988, ia mengeksekusi tak kurang dari 30 ribu anggota Mujahidin-e Khalq, kelompok oposisi beraliran Islam-Marxis yang melakukan pemboman di kota-kota Iran.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*