Home » Article and Analysis » KTT ARAB-ISLAM-AS MELAWAN IRAN » 2366 views

KTT ARAB-ISLAM-AS MELAWAN IRAN

 

 

 

 

 

 

KTT ARAB-ISLAM-AS MELAWAN IRAN

Smith Alhadar

Penasihat ISMES; Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

 

Pada 20 Mei, untuk pertama kalinya sejak menduduki Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump melakukan lawatan ke luar negeri. Negara yang menjadi destinasi pertamanya adalah Arab Saudi, negara terbesar di Jazirah Arab dan paling berpengaruh di Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang terdiri dari Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi. Di sana Trump menghadiri tiga Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) dalam waktu dua hari.

Berbeda dengan ketika menyambut Presiden AS Barack Obama, kedatangan Trump disambut Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud di tangga pesawat. Pada periode kepresidenan Obama, Saudi merasa ditinggal oleh AS dan lebih memberi angin pada Iran, musuh utama Saudi. Akibatnya, Iran meluaskan pengaruh di kawasan. Teheran melatih dan mendukung milisi-milisi Syiah di Irak, Suriah, dan Lebanon, serta mendukung pemberontakan Houthi di Yaman. Malah, di luar harapan Saudi, AS bersama lima kekuatan dunia (Rusia, China, Inggris, Perancis) plus Jerman, membuat kesepakatan nuklir dengan Iran. Dalam kesepakatan ini, program nuklir Iran dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan negara mullah itu membuat bom nuklir. Sebagai imbalan, PBB mencabut sanksi ekonomi dan keuangan atas Iran.

Riyadh sangat kecewa karena dengan bebasnya Teheran mengekspor minyaknya akan membuat negara itu semakin leluasa mendukung proxy-nya di kawasan. Kini Saudi merasa dikepung Iran dari utara (Irak), timur (Bahrain), dan selatan (Yaman). Obama tidak mau menekan Iran karena mengharapkan kerja samanya dalam memerangi Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Obama juga terpaksa membuat kesepakatan nuklir karena Iran semakin dekat dengan kemampuan membuat bom atom. Maka AS hanya punya dua pilihan: menghentikan program nuklir Iran dengan imbalan ekonomi atau perang. Dan Obama memilih yang pertama, padahal Saudi mengharapkan AS menyerang situs-situs nuklir Iran. Naiknya Trump ke tampuk kekuasaan disambut hangat oleh Saudi dan anggota GCC karena Trump memiliki visi yang sama dengan mereka terkait Iran. Ketika berkampanye dulu, Trump berjanji akan membatalkan kesepakatan nuklir yang dipandang sebagai kesepakatan yang buruk

Di hari pertama kedatangan Trump, langsung diselenggarakan KTT Arab Saudi-AS yang beragendakan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi. Di sela-sela konperensi, Trump dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud menandatangani transaksi fantastis bernilai US$ 480 miliar yang mencakup kesepakatan alih teknologi canggih, terutama di bidang teknologi informasi dan militer, pembangunan infrastruktur, energi, dan jasa keuangan. Dari transaksi itu, US$ 110 miliar merupakan transaksi yang sudah berjalan, berupa penjualan senjata canggih AS kepada Saudi, yang dulu tidak diizinkan oleh Obama. Persenjataan yang akan dipasok AS ke Saudi itu diunggulkan akan mengatasi kemampuan militer Iran dan mampu menjaga keamanan nasional Saudi. Hal ini sejalan dengan kesepakatan yang dibuat antara Raja Saudi Abdul Aziz al-Saud dan Presiden Franklin D Roosevelt pada 1945. Saudi berjanji akan memasok minyak murah kepada AS secara berkelanjutan dengan imbalan AS menjamin keamanan Saudi.

Di hari kedua, dilangsungkan KTT Arab Teluk-AS. KTT ini berhasil membuahkan kesepakatan pembentukan organisasi keamanan regional antara GCC dan AS, semacam NATO versi Arab. Tujuannya untuk mengkonter Iran. Terpilihnya kembali Hassan Rouhani, tokoh reformis-moderat, dalam pemilihan presiden Iran pada 19 Mei silam, tidak menyurutkan tekanan aliansi GCC-AS atas Iran. Toh, yang membuat kebijakan luar negeri adalah pemimpin spiritual Iran Ayatullah Ali Khamenei. Buktinya, pada masa pemerintahan Rouhani yang pertama (2013-2017), Iran membentuk milisi Syiah di Irak (2014), mendukung pemberontakan Houthi di Yaman (2015), dan terlibat langsung dalam perang proxy di Suriah (2014). Karena itu aliansi GCC-AS akan terus menekan Iran sampai negara itu menghentikan program rudal balistiknya dan tidak lagi mensponsori pembentukan milisi-milisi Syiah di berbagai negara yang dipandang telah mengacaukan dan mendestabilkan Timur Tengah.

Sebenarnya apa yang dilakukan Iran adalah upaya mencapai kepentingan nasionalnya. Perang delapan tahun dengan Irak (1980-1988) telah menciptakan trauma mendalam di kalangan masyarakat Iran. Ketika perang berlangsung, hampir seluruh negara di dunia mendukung Irak di bawah Presiden Saddam Hussein yang justru menginvasi Iran. Sebaliknya, Iran harus berjuang sendiri dengan persenjataan terbatas karena diembargo AS dan sekutu Barat. Bahkan, tak ada negara yang mengutuk Irak ketika negara itu menggunakan senjata kimia terhadap tentara Iran. Saat ini, Iran harus menghadapi kekuatan militer AS di Teluk Persia, yang merupakan kekuatan militer AS terbesar di luar negeri. Saudi pun terus meningkatkan belanja militernya hingga US$ 60 miliar per tahun, menduduki peringkat keempat di dunia setelah AS, China, dan Rusia. Sementara Israel, musuh bebuyutan Iran, terus mengancam akan menyerang Iran. Jadi, pengembangan rudal balistik Iran merupakan respons terhadap ancaman yang datang dari AS, Arab Teluk, dan Israel. Toh, Iran tak memiliki pesawat tempur akibat terkena embargo internasional.

Determinasi Iran mendukung Hizbullah di Lebanon dan menyokong rezim Bashar al-Assad di Suriah merupakan langkah geostrategis untuk menghadang Israel. Kejatuhan rezim Bashar al-Assad akan melemahkan Hizbullah karena Iran akan kehilangan akses ke Libanon untuk memasok senjata ke Hizbullah. Tekad aliansi GCC-AS yang hendak menggusur Iran dari Lebanon, Irak, dan Suriah akan mendapat perlawanan sengit dari Iran. Dengan demikian, pembentukan aliansi GCC-AS untuk melawan Iran justru akan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Presiden Hassan Rouhani ingin menurunkan ketegangan dengan negara tetangga dan Barat, khususnya AS. Sayangnya, ia tak punya kapasitas untuk mengubah politik luar negeri Iran yang dibuat Khamenei dan Garda Revolusi (Pasdaran).

Setelah KTT Arab Teluk-AS, Donald Trump menghadiri KTT Arab-Islam-AS. Di sini Trump berpesan untuk seluruh Dunia Islam tentang perlunya kebersamaan Dunia Islam dan AS memerangi ideologi radikal dan terorisme. Bila Barack Obama menyampaikan visi Islam AS di Mesir ketika pertama kali terpilih menjadi presiden AS (2009), Trump justru memilih Arab Saudi untuk menyampaikan hal yang sama. Ini karena pengaruh Arab Saudi di Dunia Arab dan Dunia Islam sudah jauh melampaui Mesir. Bila pidato Obama bertujuan rekonsialisi AS dengan Dunia Islam setelah dirusak oleh Presiden George Walker Bush menyusul tindakannya memerangi Afghanistan dan Irak yang tidak bersalah serta operasi-operasi militer AS di berbagai negara atas nama perang melawan terorisme, Trump melakukan rujuk dengan Dunia Islam setelah dalam kampanyenya ia memperlihatkan permusuhannya terhadap Islam. Setelah terpilih menjadi presiden, Trump bahkan melarang warga dari enam negara berpenduduk mayoritas Islam untuk memasuki AS.

Dalam pidato, Trump mengajak pembentukan kemitraan strategis AS-Dunia Islam melawan terorisme dan idelogi radikal. Tak kurang dari 55 pemimpin negara Islam dari 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam hadir dalam KTT itu, termasuk Indonesia. Iran dan Suriah tak hadir karena tidak diundang oleh Saudi. Aliansi global Dunia Islam-AS ini mirip dengan Aliansi Militer Islam untuk Memerangi Terorisme yang dibentuk Saudi pada akhir 2015 dan diikuti 35 negaqra Islam, lagi-lagi Iran tak diundang untuk bergabung dalam aliansi ini.

Dalam KTT ini, para pemimpin dunia memberikan pandangan dan gagasan secara bergiliran. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mendukung kemitraan strategis melawan terorisme dan radikalisme. Tetapi percaya, penting untuk membangun pemahaman antarumat Islam lebih dahulu. Artinya menyeimbangkan pendekatan hukum dan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif menjadi prioritas dengan mengedepankan pendekatan agama dan kebudayaan. Pidato Jokowi sangat penting mengingat ada kemungkinan kemitraan strategis Dunia Islam-AS melawan terorisme dapat dibajak ke operasi-operasi militer yang tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia. Kemungkinan dibajak bukan hal yang mustahil mengingat AS dan Saudi telah menetapkan Pasdaran, Hizbullah, dan Houthi, sebagai kelompok teroris. Kalau kemitraan strategis murni untuk memerangi terorisme seharusnya Iran diajak. Toh, negara itu terlibat langsung dalam perang melawan ISIS dan al-Qaeda (Jabhat Fath al-Syam) di Irak dan Suriah. Penetapan Pasdaran, Hizbullah, dan Houthi sebagai kelompok teroris juga mengundang kontroversi karena menabrak pengertian terorisme yang bisa diterima secara universal. Dulu Indonesia menolak ajakan Saudi untuk bergabung kedalam aliansi militer Islam yang berpusat di Riyadh karena tak mau dibawa berperang ke mana-mana. Kini Indonesia ikut dalam aliansi global melawan terorisme yang justru lebih berpotensi untuk dibawa berperang melawan kelompok-kelompok yang terkait dengan Iran.

dimuat di majalah Gatra

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*