Home » Article and Analysis » KETIKA REFERENDUM TURKI TIDAK MULUS » 2062 views

KETIKA REFERENDUM TURKI TIDAK MULUS

 

 

 

 

 

 

 

Smith Alhadar

Penasihat ISMES; Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

 

Referendum Turki yang diadakan pada 16 April 2017 tidak berjalan mulus. Kubu penentang amandemen konstitusi menolak hasil referendum karena menganggap ada kecurangan dalam menetapkan surat suara yang sah. Ketua Partai Rakyat Republik (CHP) — partai oposisi terbesar — Kemal Kilicdaroglu mempertanyakan keabsahan referendum dan mengancam akan membawa kasus ini ke Pengadilan Hak Asasi Eropa kalau tidak dilakukan penghitungan ulang 30-60 persen surat suara. Referendum diikuti sekitar 85 persen pemilih yang memiliki hak pilih dengan hasil 51,4 persen menyetujui amandemen konstitusi dari sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial.

Hasil ini mengubah politik Turki secara signifikan. Sebenarnya referendum telah diusahakan secara serius oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang didirikan Presiden Recep Tayyip Erdogan sejak 2011, namun gagal digelindingkan karena tidak tercapai konsensus di parlemen. Kali ini pun dua partai, yaitu CHP dan Partai Demokrasi Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi, menolak referendum. Bahkan, HDP memboikot pemungutan suara di parlemen untuk mendapatkan suara minimal tiga perlima atau 330 dari 550 suara parlemen sebagai syarat dilakukan referendum. Berkat suara besar dari AKP (316 suara) yang didukung 23 dari 39 anggota Partai Gerakan Nasional (MHP), referendum dapat diselenggarakan.

Pemerintahan Erdogan berargumen bahwa sistem presidensial adalah niscaya untuk menstabilkan politik Turki. Memang sejak Turki modern berdiri pada 1923, pemerintah sering jatuh bangun dan telah terjadi beberapa kali kudeta militer. Yang terakhir terjadi pada Juli tahun lalu ketika sebuah faksi militer mencoba mengambil alih kekuasaan secara paksa. Kudeta gagal karena ditentang mayoritas rakyat yang bertekad mempertahankan demokrasi. Keamanan Turki juga terancam oleh aksi-aksi teror yang dilancarkan oleh Partai Pekerja Kurdistan (PKK) maupun Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Penyebabnya adalah hancurnya gencatan senjata antara Ankara dengan PKK dan keterlibatan Turki dalam perang melawan NIIS.

 

Oposisi

Bagaimanapun, bersama CHP dan HDP, sejumlah besar LSM dan tokoh nasional menentang perubahan konstitusi yang hanya memberikan kekuasaan sangat besar pada presiden. Cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif, dalam konstitusi yang diamandemen, berada di bawah kendali presiden. Di antara butir-butir konstitusi yang diamandemen adalah, presiden dapat membubarkan parlemen, memimpin partai politik yang menentukan calon-calon dalam pemilihan legilslatif, dan mengangkat lebih dari 50 persen anggota yudikatif. Kalau hasil referendum dikukuhkan, pemilu presiden dan parlemen akan dilakukan secara serentak pada 2019. Karena pemenang pemilihan presiden hanya memerlukan mayoritas sederhana, maka hampir pasti Erdogan dapat berkuasa hingga 2029. Ini karena AKP merupakan partai terbesar dan Erdogan adalah tokoh kharismatik yang tidak ada bandingannya di Turki saat ini.

Besarnya kekuasaan presiden di satu pihak dan melemahnya kedudukan legislatif dan yudikatif di lain pihak dapat berakibat pada rusaknya demokrasi, tercemarnya pemisahan kekuasaan secara demokratis, dan terganggunya mekanisme checks and balances. Kondisi ini membuat kaum oposisi khawatir Erdogan akan semakin otoriter. Apalagi banyak media yang kritis terhadap pemerintah telah ditutup sejak kudeta gagal itu.

Uni Eropa (UE) juga tidak bersimpati pada upaya pemerintah Turki menyelenggarakan referendum yang dipandang tak lebih sebagai ambisi kekuasaan Erdogan. Tak heran kalau kemudian Belanda dan Jerman melarang kampanye referendum menteri-menteri Turki di negara mereka. Sikap Belanda dan Jerman yang terkesan merendahkan martabat Turki ini sebenarnya sejalan dengan konstitusi Turki yang melarang pejabatnya melakukan kampanye politik di negeri orang. Namun, Erdogan bereaksi keras dengan menududh pemerintahan PM Belanda Mark Rutte dan Kanselir Jerman Angela Merkel bertindak seperti NAZI. Belakangan, konflik Turki vs Belanda-Jerman berkembang menjadi konflik Turki-UE hingga Erdogan mengancam membatalkan perjanjian Turki-UE terkait pengungsi Suriah. Suara keras Erdogan tidak hanya untuk menekan Eropa, tapi juga ditujukan kepada khalayak Turki dalam konteks amandemen konstitusi. Erdogan membangkitkan nasionalisme Turki untuk menggiring rakyat mendukung amandemen.

Memang banyak cara dilakukan pemerintahan Erdogan untuk memenangkan amandemen. Di dalam negeri, partai-partai oposisi mengeluh mengenai pembatasan pemerintah terhadap akses mereka ke media. Sebaliknya, Erdogan dan para pejabat pemerintah mendominasi siaran publik. Mahasiswa yang menyebar selebaran menolak referendum ditangkapi. Pemerintahan Erdogan memang memanfaatkan keadaan darurat yang masih diberlakukan sejak kudeta gagal itu untuk mengintimidasi pihak-pihak yang tidak mendukung referendum. Mereka dicap pendukung kelompok teroris PKK atau simpatisan Fethullah Gulen, yang dituduh otak di balik kudeta itu.

 

Perlawanan

Dengan lolosnya amandemen, bisa dipastikan hubungan Turki-UE akan memburuk. UE tidak akan mempertimbangkan untuk membicarakan lamaran Turki menjadi anggota UE sesuai perjanjian dengan Turki tentang pengungsi Suriah. Dalam perjanjian itu, Turki berkewajiban menghentikan arus pengungsi Suriah ke Eropa – yang sudah dipenuhi Turki. Sebagai imbalan, di antaranya, UE akan mempertimbangkan kembali lamaran Turki menjadi anggota UE, selain bantuan keuangan sebesar 6 miliar euro. UE belum memenuhi semua kewajibannya dengan alasan adanya pelanggaran HAM besar-besaran pasca kudeta itu, terlebih demokrasi Turki pasca referendum akan terlalu jauh dari standar Eropa. Kecewa, Erdogan berjanji akan meninjau ulang perjanjian itu pasca referendum. Sejauh ini UE cukup percaya diri bahwa mustahil Erdogan bersedia merusak hubungan Turki-UE. Toh, 55 persen total ekspor Turki ditujukian ke Eropa.

Di dalam negeri, sistem presidensial akan sangat merugikan etnis Kurdi. Kekuatan HDP di parlemen akan melemah. Bila kemudian Erdogan tak memiliki solusi yang adil bagi permasalahan Kurdi, maka keamanan Turki tetap tidak bisa dijamin. PKK telah mengangkat senjata sejak 1984 dan selama itu Ankara kewalahan menghadapinya. Unit Perlindungan Rakyat (YPG), milisi Kurdi Suriah yang merupakan bagian dari PKK, yang kini menguasai wilayah timur laut Suriah, akan memperkeras perlawanan Kurdi terhadap Ankara. AS secara kontroversial mendukung kelompok ini – meskipun ditentang keras Turki — karena hanya merekalah dipercaya dapat diandalkan memerangi NIIS. Hubungan keduanya kian tidak harmonis disebabkan Washington tidak mendeportasi Gulen yang kini berdiam di AS.

Semua tantangan ini direspons Erdogan dengan mengeksploitasi sentimen Islam. Menanggapi pengadilan UE yang membolehkan perusahaan melarang pemakaian jilbab, Erdogan menyatakan UE sedang meluncurkan perang salib melawan bulan sabit. Kendati dibentuk dari berbagai elemen, yaitu Islam konservatif, moderat, liberal, nasionalis, dan pebisnis, AKP menyambungkan dirinya dengan Kekaisaran Ottoman. Karena itu, dari segi geoekonomi, Erdogan akan memperkuat reorientasi ekonomi-politik berupa penguatan kerja sama Turki dengan wilayah bekas Kekaisaran Ottoman: Balkan, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Secara geostrategi, Turki membangun aliansi dengan Rusia dengan “membelakangi” NATO. Langkah Erdogan ini akan mengganggu balance of power Rusia-NATO. Toh Turki, sayap tenggara NATO — dan merupakan kekuatan militer NATO terbesar kedua setelah AS — adalah negara paling strategis yang tak dapat digantikan oleh negara manapun.

Semua tindakan ini dipandang Erdogan sebagai keharusan demi kejayaan Turki ke depan. Ini semacam respons Erdogan terhadap situasi politik-ekonomi-keamanan internal, regional, dan internasional. Tidak diterimanya lamaran Turki menjadi anggota UE padahal sudah lama Turki mengajukannya, sementara bekas negara-negara komunis di Eropa Timur yang belum lama merdeka dari Uni Soviet, telah diterima sebagai anggota UE. Maka muncul asumsi bahwa penolakan UE terhadap Turki lebih terkait dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Turki menganut Islam dan bahwa Turki bukan ras Eropa.

Protes pihak oposisi terhadap hasil referendum tidak akan banyak berpengaruh. Dewan Tinggi Pemilihan menyatakan menerima keabsahan surat suara tanpa cap stempel resmi bertujuan agar pemilih – yang karena kesalahan – diberi surat suara tanpa stempel tidak dikorbankan. Acaman oposisi akan membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Eropa justru menguntungkan Erdogan karena saat ini atmosfir anti-UE sedang tinggi di Turki. Namun, hasil referendum memperlihatkan rakyat Turki terbelah secara diamtris yang tak boleh disepelekan Erdogan. Agaknya tepat anjuran Angela Merkel agar Erdogan melakukan dialog dengan pihak oposisi demi Turki yang stabil yang menjadi tujuan referendum itu sendiri.

 

Jakarta, 18 April 2017

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*