Egyptians stage mass rally against army

Egyptian activists have gathered in Cairo for a mass protest against the ruling military and its handling of a series of clashes between security forces and demonstrators that killed 17 people and drew international criticism, even as thousands of others demonstrated their support for the army. Tens of thousands protested in the capital’s Tahrir Square, the focal point of protests against the Supreme Council of Armed Forces (SCAF) after Friday prayers. Students called for Egyptians to join Friday’s protest with a march from Ain Shams University to Tahrir Square. Two students were among those killed in the latest clashes. “The current predicament we have reached is a result of the army council’s reluctance to play its role, its intentional foot-dragging, breaking its obligations and failing over the economy and security, putting the whole country on the edge of a huge crisis,” said a statement signed by two dozen parties, youth movements and others calling for Friday’s protest.

Violence ‘unacceptable’

Al Jazeera’s Sherine Tadros, reporting from Tahrir Square, said the crowd had been swelling since after the Friday prayers.

“There are also protests in other cities, in Suez and Alexanderia. Lots of different demonstrations, but one clear message: that the SCAF needs to hand over power to civilians,” she said.

“They are also saying the recent violent crackdown, specially the violence soldiers used against women, is unacceptable.”

The now iconic pictures and videos of a woman protester being dragged and stripped by military forces during bloody clashes that erupted last Friday dominated the media and heightened criticism against the SCAF.

“The women of Egypt are a red line,” the protesters in Tahrir chanted. “We either die like them or we get them their rights,” followed.

A similar protests was held in Alexandria, Egypt’s second city, where several thousand people marched towards an army base chanting slogans against the military. Smaller rallies took place in Suez, Ismailiya and Port Said, witnesses said.

Competing rally

A competing rally of several thousand people gathered in support of the military in another part of Cairo on Friday.

Al Jazeera’s Jamal el-Shayal, reporting from Abbasiya, said the protesters believe that it is only through the military establishment that some sense of stability can be restored.

“What will be interesting will be to see how the security forces deal with these protesters in comparison to those in Tahrir. Many people point to how there is a double standard.”

“We are here to support stability,” said Mamduh al-Sayyed, who was at the pro-military rally. “The January 25 revolution was honourable, but things have gone too far. We have now entered a parliamentary phase.”

Anti-army protesters want the ruling military council to cede power more swiftly than has been planned.

Some who are sceptical of the military’s commitment to democratic change want a presidential vote as early as January 25, the first anniversary of the start of the uprising that ousted President Hosni Mubarak, or at least much earlier than the mid-2012 handover now scheduled.

The April 6 movement, which played a lead role in galvanising Egyptians to rise up against Mubarak, said the army’s handling of the latest street protests showed it was seeking to “protect the previous regime”.

The Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party (FJP), leading in Egypt’s staggered parliamentary election and wary of derailing the vote that will secure its place in mainstream politics, said it would not join the rally.

The ultraconservative Salafi al-Nour Party said on its Facebook page, however, that it would take part.

Many activists accuse the Brotherhood and other Islamists of betraying the protest movement in order to secure their own positions in the emerging new power structure.

The FJP said on its Facebook page it would not participate although it said it was “the right of the Egyptian people to protest and demonstrate peacefully”.

The party emphasises the need for the handover of power to civilians according to the will of the Egyptian people through free and fair elections … in a stable environment,” said Mohamed al-Katatni, a senior member of the FJP.

The Brotherhood has said bringing the vote forward could “create chaos”.

 

source: aljazeera English

 

Hizbullah: Israel-AS Serang Iran, Perang Regional Bakal Terjadi

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT – Serangan terhadap Iran akan mengakibatkan perang regional, kata pimpinan Hizbullah. Hassan Nasrallah memperingatkan bahwa apapun yang dilakukan Israel atau Amerika Serikat secara militer pada fasilitas nuklir Iran akan mengarah pada perang dengan melibatkan banyak pihak.

“Saya tidak mengancam, tapi setiap orang yang punya perasaan dapat melihat bahwa serangan Israel-AS terhadap Iran, atau keterlibatan militer di Suriah, akan mengarah pada perang regional,” kata Nasrallah ketika berbicara di selatan Beirut.

Kendati, katanya, ia yakin Iran bisa mengatasi semua. “Dan saya percaya Khamenei ketika ia mengatakan Iran dapat menggagalkan setiap serangan terhadap fasilitas nuklirnya,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan bahwa Israel adalah mewaspadai kekuatan Hizbullah dan akan berpikir dua kali sebelum menyerang. “Israel akan berpikir dua kali sebelum menyerang Libanon sejak ia tahu juga jenis daya resistensi Hizbullah di negeri ini,” tambahnya.

Awal bulan ini, Nasrallah menuduh Amerika Serikat mencoba untuk mengeksploitasi pemberontakan yang berlangsung di Tunisia, Mesir dan Libya.

“Amerika ingin memoles citra mereka di dunia Arab dan Islam, yang telah menyuarakan penolakan kebijakan kriminal pemerintah AS,” kata Nasrallah dalam sebuah wawancara dengan televisi Al Manar, yang dikelola oleh gerakan Syiah Lebanon.

Mengacu pada kekerasan yang sedang berlangsung di Suriah dan tindakan keras terhadap demonstran pro-demokrasi, Nasrallahjustru membela Presiden Suriah Bashar Assad. “Rezim Suriah diserang karena tidak mematuhi aturan Amerika,” katanya.

Nasrallah mengatakan bahwa meskipun Assad telah menyatakan kesediaan untuk melaksanakan reformasi, “tetapi apa yang diinginkan di Suriah tidak reformasi, tapi untuk menggulingkan sebuah rezim yang melawan pemerintah AS.”

 

sumber:  Republika.co.id

Kecaman internasional atas rencana pemukiman Israel

Pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat illegal berdasarkan hukum internasional.
Negara-negara Barat mengkritik keputusan Israel untuk mempercepat pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.
Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menyebut langkah Israel itu “provokatif dan tidak membantu.”
Prancis dan Jerman menyebut langkah itu akan menghambat upaya damai.
Israel mengumumkan akan mempercepat pembangunan pemukiman sehari setelah Palestina mendapatkan keanggotaan penuh dari badan organisasi budaya PBB, UNESCO.
“Proyek pembangunan pemukiman ini ilegal berdasarkan hukum internasional dan merupakan rangkaian provokasi,” kata Hague dalam satu pernyataan.
Ia juga mengkritik langkah Israel menahan pendapatan pajak Palestina, yang diumumkan pada waktu yang sama.
Hague juga menyerukan agar Israel mencabut dua keputusan itu.
“Proyek pembangunan pemukiman ini ilegal berdasarkan hukum internasional dan merupakan rangkaian provokasi.”
William Hague
Juru bicara kementrian luar negeri Prancis Bernard Valero mengatakan, “Pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan juga di Jerusalem timur adalah ilegal berdasarkan hukum internasional dan merupakan ancaman atas penyelesaian dua negara.”
Jerman juga mengecam pembangunan Israel itu.
Steffen Seibert, juru bicara Kanselir Angela Merkel, mengatakan membangun pemukiman di daerah yang diduduki “menghambat tujuan penyelesaian dua negara dan tidak dapat dietrima.”
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan hari Selasa (01/11) tentang rencana pembangunan 2.000 apartemen baru di Tepi Barat dan Jerusalem Timur akan dipercepat.
Langkah itu dianggap Palestina sebagai hukuman karena keanggotaan dari UNESCO.

Israel akan terus membangun

“Kami akan terus membangun Yerusalem, daerah sekitarnya dan juga rakyatnya.”
Benjamin Netanyahu
Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas mengatakan langkah itu akan mempercepat rusaknya proses perdamaian.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Israel mengatakan pengumuman itu merupakan “tanggapan atas langkah unilateral yang ditujukan sebagai alat menghadapi Israel di PBB dan panggung internasional lain.”
Israel juga mengatakan akan membekukan transfer pendapatan pajak ke Otorita Palestina yang berjumlah sekitar setengah dari pendapatan dalam negeri otorita.
Netanyahu mengatakan, “Kami akan terus membangun Jerusalem, daerah sekitarnya dan juga rakyatnya.”
“Ini adalah hak dan kewajiban kami, bukan hukuman kepada Palestina namun sebagai hak dasar kami.”
Perundingan damai antara Palestina dan Israel terputus lebih dari satu tahun lalu. Palestina menuntut diakhirinya pembangunan pemukiman.
Sekitar 500.000 warga Yahudi tinggal di pemukiman yang dibangun di wilayah pendudukan Israel.
Pemukiman seperti ini ilegal berdasarkan hukum internasional namun Israel membantahnya.

Iran: “Arab Spring” Kekalahan AS

TEHERAN, KOMPAS.com – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast mengatakan aksi perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara atau yang lebih dikenal sebagai Arab Spring merupakan kekalahan bagi Amerika Serikat, demikian laporan stasiun Press TV, Rabu (2/11/2011).

Amerika Serikat kehilangan sekutu regionalnya setelah revolusi dan aksi perlawanan di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara, kata Mehmanparast.

“Amerika kebingungan dan keheranan dalam keputusan dan perilaku mereka dalam menghadapi revolusi regional,” kata Mehmanparast sebagaimana dikutip.

Ia merujuk kepada tuduhan AS baru-baru ini mengenai keterlibatan Teheran dalam rencana teror guna membunuh utusan Arab Saudi dan upaya seperti itu ditujukan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari gelombang perlawanan rakyat di wilayah tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran itu menyatakan mayoritas warga Amerika takkan menerima skenario palsu Washington terhadap Republik Islam tersebut, kata media satelit Press TV.

Pada Oktober, Amerikat Serikat menyatakan Republik Islam Iran terlibat dalam merencanakan dan mendorong kegiatan teror di luar negeri, termasuk rencana untuk membunuh duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat. Iran dengan keras telah membantah tuduhan itu.

Republik Islam tersebut juga menuntut permintaan maaf resmi dari Amerika Serikat berkaitan dengan tuduhan anti-Iran dan pemberitaan palsu media yang menyatakan bahwa Teheran berencana membunuh duta besar Arab Saudi untuk Washington.

Dalam surat terakhir kepada pemerintah AS, Iran bersikeras bahwa pihak berwenang Amerika harus meminta maaf kepada pemerintah dan rakyat Iran karena telah melontarkan tuduhan palsu yang terhadap Teheran tentang pelanggaran norma dan peraturan internasional.

Surat tersebut telah diserahkan ke Kedutaan Besar Swiss di Teheran –yang mewakili kepentingan AS di Iran sejak Teheran dan Washington memutuskan hubungan diplomatik pada tahun 1980.

UNESCO Resmi Akui Palestina Sebagai Anggota

Badan pendidikan dan kebudayaan PBB atau UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) memutuskan memberi keanggotaan penuh lembaga tersebut kepada Palestina, Senin 31 Oktober 2011. 

Seperti dimuat Reuters, Senin malam, ini akan menaikkan posisi tawar Palestina untuk mendapat pengakuan sebagai sebuah negara dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). 

UNESCO adalah lembaga PBB pertama yang ditargetkan Palestina untuk mendapatkan status keanggotaan penuh, sejak Presiden Mahmoud Abbas mendaftarkan keanggotaan di PBB pada 23 September 2011.

Seperti diketahui, Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman menentang keanggotaan Palestina dalam PBB. Sementara, Brasil, Rusia, China, India, Afrika Selatan, dan Prancis mendukung. Inggris sementara masih abstain.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan UNESCO tidak berhak menerima Palestina sebagai anggota, karena belum diakui status negaranya oleh PBB.

vivanews.com

khadafy

Khadafy Tamat, Minyak ‘Menyengat’

TRIPOLI- Mantan Presiden Libya, Moammar Khadafy tewas dalam penyerbuan tentara Dewan Transisi Nasional Libya (NTC) yang didukung NATO, Kamis (20/10). Peluru bersarang di kepala dan kakinya. Tubuhnya bersimbah darah.  Kontras dengan kejayaannya saat berkuasa, jasadnya diperlakukan dengan hina, berada di antara kaki-kaki tentara revolusioner, beberapa di antaranya bahkan menginjak kepala Khadafy.

Pasar pun langsung merespon, harga minyak mulai ‘menyengat’, Jumat (21/10). Berbagai spekulasi muncul, tewasnya Khadafy dapat mendorong pemulihan penuh ekspor minyak Libya lebih awal dari diperkirakan. Tapi ada juga yang memperkirakan, Libya akan menjadi medan perang minyak oleh dunia barat. Apa pun, jangan sampai Libya jadi Irak kedua setelah tewasnya Khadafy.

“Ini juga merupakan keinginan negara-negara yang ingin menguasai minyak. Tentu kita harapkan Libya tidak dijadikan Irak kedua. Setelah Saddam Husein tewas digantung, Barat bisa lebih masuk ke Irak karena kepentingan emas hitam. Ini sama-sama jadi incaran Barat,” kata Sekjen The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Fahmi Salsabila, Jumat (21/10).

Melihat Irak, keberadaan Barat yang semula mengusung panji-panji demokrasi dan HAM, namun ternyata hal itu hanya fatamorgana. Tentu masyarakat Libya tak ingin demokrasi di negara tersebut hanya fatamorgana. Rakyat Libya ingin mengatur negaranya sendiri.

“Di belakang tewasnya Khadafy itu ada NATO, ada negara Barat, yang punya kepentingan minyak. Rakyatnya sendiri ingin lepas dari Khadafy. Secara sembunyi atau terang-terangan, Barat juga masih tetap ingin tampil. Jadi bisa jadi tampilnya dengan boneka di Dewan Transisi Nasional,” tutur Fahmi.

Pelaku ekonomi juga langsung merepon tewasnya Khadafy, meski diprediksi belum akan membuat pasar kocar-kacir. “Ada juga spekulasi, bahwa kematian Khadafy bisa mempercepat kembalinya produksi Libya Kematian Khadafy sebenarnya berarti kecil untuk harga minyak saat ini, tetapi tidak menghapus salah satu dari serangkaian faktor risiko untuk kenaikan produksi berkelanjutan di Libya,” kata analis JPMorgan, Lawrence Eagles dikutip dari AFP pagi tadi.

Harga kontrak minyak dunia ditransaksikan naik di New York. Pagi tadi, harga kontrak minyak untuk pengantaran Desember naik menjadi 86,50 dollar/barrel (Rp 769.800) di New York Mercantile Exchange. Pada pukul 09.41 waktu Sydney, kontrak yang sama berada di posisi 86,36 dollar/barrel (Rp 768.600).

Sementara itu, harga kontrak minyak jenis Brent untuk pengantaran Desember naik 1,3% menjadi 109,76 dollar/barrel (Rp 976.800) di ICE Futures Europe Exchange, London. Kenaikan harga minyak terjadi setelah data manufaktur AS secara tidak terduga naik. Selain itu, pemerintah Eropa juga tengah mendiskusikan untuk menggelontorkan dana senilai 1,3 triliun dollar (Rp 11.570 triliun) yang ditujukan untuk mengatasi krisis utang Eropa.

Libya memproduksi sekitar 1,4 juta barel per hari sebagian besar minyak mentah light sweet bernilai tinggi sebelum pemberontakan melawan Khadafy pecah awal 2011 lalu. Sekitar 85 persen dari produksi Libya diekspor ke Eropa, dan itu kehilangan kontribusi terhadap lonjakan minyak mentah Brent North Sea dibandingkan dengan WTI yang diperdagangkan di New York.

Libya tercatat sebagai salah satu pemasok minyak penting bagi Eropa. Gangguan keamanan akibat munculnya pemberontak Libya sebelum meninggalnya pemimpin Libya, membuat sejumlah fasilitas minyak terhenti dan berdampak pada melonjaknya harga minyak mentah dunia beberapa waktu lalu.

Kini, meninggalnya Khadafy diharapkan bisa mengakhiri semua ketidakpastian di negeri yang sarat minyak tersebut. Para ahli menilai, tewasnya Khadafy akan memiliki dampak langsung yang sedikit terhadap harga minyak, namun bisa menghapuskan ancaman harga minyak kedepan yang sudah lama menggantung.

Belajar dari kasus di Irak yang kisruh setelah perang, pasar justru khawatir tewasnya Khadafy akan membuat konflik berkepanjangan yang bisa membekukan produksi minyak di Libya.”Kerusakan ekonomi dari isu keamanan kronis yang sangat beragam di beberapa produsen telah mengganggu pasar minyak dalam beberapa waktu terakhir,” jelas Eagles.

“Produksi di Irak setelah perang kedua, di Nigeria dan Kolombia, diantara mereka, semuanya telah diganggu oleh aktivitas pemberontak, sehingga pemusnahan kaum protagonis itu telah memberikan kenaikan keamanan yang tinggi,” imbuhnya.

Sebelum revolusi yang dimulai pada Februari tahun ini, produksi minyak mentah di Libya tercatat sebesar 1,4-1,6 juta barel per hari untuk jenis light sweet. Namun jenis minyak di Libya kualitasnya cukup bagus dan jarang ditemui. Sekitar 85% produksi minyak Libya diekspor ke Eropa, dan berkurangnya ekspor akibat gangguan pemberontakan tersebut telah membuat harga minyak Brent melonjak tajam dibandingkan jenis WTI.

Sementara fasilitas di hulu sudah berada di tangan National Transitional Council dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah ladang minyak yang tersebar di seluruh gurun sangat banyak dan tidak terkontrol. “Dengan kepergian Khadafy, kaum loyalis kemungkinan menjadi tidak bermoral dan mengabaikan akibatnya. Hal ini sebaliknya, bisa membuat perusahaan minyak internasional lebih mudah untuk kembali ke area yang sudah dipandang secara khusus bergejolak karena kehadiran pasukan pro-Khadafy,”ujar analis dari Barclays.

Namun ada peringatan dari bank yang berbasis di London tersebut. “Kami percaya bahwa tantangan keamanan yang serius hadir di Libya yang dapat mengganggu upaya memulihkan produksi minyak di Libya secara penuh,” tegas mereka.

Pejabat Perdana Menteri Libya Mahmud Jibril sebelumnya meyakini produksi

Diskusi ISMES

 

The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) akan mengadakan diskusi di Univ. Moestopo Beragama, Jl.Hanglekir I No.8 Jakarta Pusat 10270, pada Kamis, 27 Oktober 2011, Jam 14-16.
Pembicara: Syafiuddin Fadlillah Lc, M.Si
                 Prof Riza Sihbudi
free of charge
cp 0818700905, 021 9500 1522

Ahmadinejad urges UN to react on Britain riot

Nasser Karimi, Associated Press, Tehran | Wed, 08/10/2011 7:22 PM

Iran’s President Mahmoud Ahmadinejad on Wednesday urged the UN Security Council to take action over the rioting in Britain, arguing it was hypocritical in its reaction to such events.

Ahmadinejad, whose government is under international sanction for its controversial nuclear program and has been condemned by the Western countries such as Britain for its handling of protests and dissent, also called on British officials to listen to the demands of their people.

“The U.N. is silent. Human rights bodies are silent,” Ahmadinejad said on state radio following a Cabinet meeting. “If one percent of this happens in countries that oppose the West, they scream until they are hoarse.”

“Why is the Security Council silent?” he said, also questioning its willingness to take action directed at one of its five veto-wielding permanent members.

Iran’s nuclear file has been a fixture before the council, where the United States, Britain, China, Russia and France hold permanent seats. The other 10 spots rotate between other U.N. member states, and the council is the only body within the United Nations that can authorize any punitive measure, including military action, on countries.

Tehran is under several rounds of sanctions for its disputed nuclear program – one which the United States and its allies believe is aimed at developing nuclear weapons. Iran disputes that claim, saying the program is for peaceful purposes only, such as generating electricity.

Ahmadinejad’s comments appear to be a direct jab at Britain, which supported the opposition movement during postelection turmoil in 2009.

Iranian opposition members say scores were killed in heavy crackdowns by government forces and militia allied to Ahmadinejad, while hundreds more were either wounded or carted off to prison. The government has said 30 people were killed in the protests.

The unrest in Britain began Saturday after an initially peaceful protest over a police shooting in a London neighborhood turned violent. It has since spread to other cities in the country.

Iranian state media has seized on the rioting as an opportunity for payback, dubbing the violence there a “civil war.” Hardline lawmakers have urged London to allow an Iranian human rights delegation to monitor the situation in the country.

In comments directed at Britain’s leadership, including Prime Minister David Cameron, Ahmadinejad said the officials should “stand by their own people.”

“They should change their attitude, change their management and deal with their own people instead of intervening in others’ affairs,” he said, referring to Britain’s role in Afghanistan, Iraq and its participation in the NATO airstrikes on Libya.

“They were claiming that they are a role model and advocator of freedom, human rights and democracy, but what behavior do they apply in dealing with their own people,” said Ahmadinejad.

Pesawat NATO Gempur Markas Besar Intelijen Libya

Tripoli – Pesawat-pesawat tempur NATO terus melancarkan serangan udara atas Libya. Serangan udara NATO kali ini menargetkan markas besar intelijen militer rezim Muammar Khadafi.

Pesawat-pesawat tempur Tornado dan Typhoon milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris menggempur markas besar intelijen militer di Tripoli, ibukota Libya. Namun tidak disebutkan seberapa jauh kerusakan akibat serangan itu maupun ada tidaknya korban.

Namun menurut pejabat Kementerian Informasi Libya, pesawat-pesawat tempur NATO juga membombardir kantor-kantor siaran pemerintah. Namun hal itu dibantah NATO.

“Kami tidak menargetkan atau menyerang fasilitas penyiaran Libya,” kata juru bicara misi NATO, Mike Bracken seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (7/6/2011).

“Yang kami targetkan adalah markas besar intelijen militer di pusat kota Tripoli,” imbuhnya.

Meski Libya terus digempur pesawat-pesawat NATO, namun sejauh ini Khadafi bersikeras tak akan mundur. Khadafi juga telah telah bertekad tak akan pernah meninggalkan Libya.

sumber: detik.com

Pilihan buat Mubarak, Bui atau Tiang Gantung

KAIRO, KOMPAS.com — Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, yang ditahan untuk menunggu hasil penyelidikan kasus korupsi dan kekerasan terhadap negara, dapat dipenjara atau digantung jika terbukti bersalah memerintahkan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa, menurut media pemerintah, Jumat (15/4/2011).

Surat kabar milik pemerintah, Al-Ahram, mengutip pernyataan pimpinan Pengadilan Banding Kairo, Zakaria Shalash, mengatakan, mantan Presiden Hosni Mubarak boleh jadi menjalani eksekusi setelah pengadilan yang diperkirakan akan berlangsung setidaknya satu tahun.

Mubarak dan kedua anak lelakinya, Alaa dan Gamal, ditahan selama 15 hari pekan ini setelah jaksa melakukan pembuktian terkait tindak kekerasan terhadap para pengunjuk rasa yang dilakukan pemerintahnya selama aksi perlawanan 18 hari yang populer yang memaksa Mubarak untuk mengundurkan diri pada 11 Februari lalu. Sebuah panel pemberantasan korupsi akan mulai menanyai Mubarak dan dua anak lelakinya pekan depan atas dugaan korupsi, menurut surat kabar itu.

Shalash mengatakan, kesaksian oleh mantan Menteri Dalam Negeri pemerintahan Mubarak, Habib al-Adly, yang juga sedang diadili atas tuduhan memerintahkan penembakan terhadap para pengunjuk rasa antirezim, dapat menjadikannya kaki tangan Mubarak jika terbukti. Adly mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk menggunakan kekerasan terhadap demonstran oleh mantan pemimpin Mesir tersebut.

“Jika terbukti, dia (Mubarak) akan menerima hukuman yang sama seperti orang yang melaksanakan perintahnya dan bisa menjalani eksekusi jika terbukti bahwa para pengunjuk rasa damai dibunuh secara terencana,” katanya.

“Mubarak juga berpeluang menerima hukuman penjara seumur hidup jika terbukti tidak ada kematian terencana dari para pengunjuk rasa aksi damai itu,” katanya menambahkan.

Diperkirakan 800 orang tewas dalam aksi protes untuk menggulingkan pemimpin veteran itu dari kekuasaan. “Mubarak juga dapat dihukum tiga sampai lima tahun penjara jika terbukti bahwa tindakan keras yang ia perintahkan membuat pengunjuk rasa cacat,” kata Shalash.

Tak satu pun dari kecurigaan yang menyebabkan penahanan Mubarak sejauh ini diterjemahkan ke dalam bentuk tuntutan. Mubarak berada di sebuah rumah sakit di bawah penjagaan polisi setelah menderita serangan jantung dan kedua anak lelakinya ditahan di penjara Kairo.

Penyelidikan itu sendiri dapat berlangsung selama enam bulan, menurut televisi pemerintah, mengutip seorang pejabat penuntutan.

Shalash menambahkan bahwa Mubarak mungkin menghadapi ancaman hukuman penjara antara tiga sampai 15 tahun jika dugaan melakukan suap dan korupsi terbukti.

Pengadilan Mubarak adalah tuntutan utama dalam aksi protes yang menarik puluhan ribu orang di beberapa pekan terakhir, yang akhirnya mengarah ke bentrokan mematikan dengan tentara yang mencoba untuk membubarkan demonstrasi di Kairo itu.

Kelompok-kelompok oposisi menghentikan demonstrasi yang direncanakan dilakukan pada Jumat setelah mantan presiden itu dan anak-anaknya ditahan.