ARAB SAUDI, TALIBAN DAN ISIS DALAM KONFLIK KAWASAN

Smith Alhadar

Penasihat ISMES

Mullah Mohammad Omar, pemimpin Taliban, telah meninggal disebabkan tuberkulosis pada April 2013, tapi baru diumumkan lebih dari dua tahun kemudian (30 Juli 2015). Penggantinya adalah Mullah Akhtar Mohammad Mansour, asisten pribadinya, yang telah memimpin Taliban dalam tiga tahun terakhir. Ditundanya maklumat kematian Omar sangat mungkin disebabkan proses suksesi dan konsolidasi Taliban. Munculnya nama Mansour yang moderat kemungkinan besar hasil kesepakatan antara AS dan koalisi Pakistan-Arab Teluk sebab dalam perundingan damai di Islamabad, Pakistan, awal Juli lalu antara Taliban dan pemerintahan Afghanistan dukungan Washington dan Teheran wakil AS ikut hadir. Kesepakatan dengan Pakistan-Arab Teluk diperlukan agar AS dapat mengakhiri konflik di Afghanistan dan menarik pulang 13.000 sisa tentaranya di sana serta menjamin Aghanistan tidak tergelincir ke dalam rezim Taliban yang pernah menguasai Afghanistan (1996-2001) dan melindungi Usama bin Laden serta pengikut al-Qaeda.

Wakil Tiongkok juga hadir dalam perundingan di Islamabad. Keterlibatan Beijing lebih terkait dengan isu keamanan dalam negerinya. Propinsi Xinjiang di barat daya Tiongkok, yang dihuni sekitar 20 juta muslim Uighur dari berbagai etnis Turki, membara dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah enis Tajik yang menghuni wilayah yang berbatasan dengan Afghanistan timur laut. Tiongkok khawatir, Afghanistan yang tidak stabil tak dapat menjaga perbatasannya yang memudahkan orang-orang Uighur masuk keluar Afghanistan-Tiongkok untuk mendapatkan senjata atau bom yang kemudian dipakai untuk menebar teror di Tiongkok. Tindakan represif atas mereka akan mengganggu hubungan Tiongkok dengan Timur Tengah, Asia Tengah, bahkan dunia Islam. Partisipasi Tiongkok dalam perundingan tak diragukan bertujuan menawarkan insentif ekonomi bagi rekonstruksi Afghanistan bila terbentuk pemerintahan yang moderat dengan keterlibatan Taliban.

Bersamaan dengan pengumuman kematian Mullah Omar, Taliban menolak menghadiri perundingan putaran kedua yang direncanakan pada 31 Juli. Apa yang sesungguhnya terjadi? Penolakan itu terjadi 16 hari setelah Iran dan P5+1 (AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, Perancis, plus Jerman) mencapai kesepakatan program nuklir Iran yang mengecewakan negara-negara Arab Teluk. Dan Sembilan hari setelah Turki memutuskan perang terhadap Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) menyusul pemboman bunuh diri ISIS di Suruc, kota Kurdi di Turki, 20 Juli. Bisa jadi pengingkaran Taliban itu atas desakan negara-negara Arab Teluk sebagai protes terhadap AS. Lagi pula, berkompromi dengan pemerintahan Afghanistan yang modern dan demokratis serta didukung Syiah, incompatible dengan corak Islam ultrakonservatif Taliban, tidak cukup militan, dan lemah secara ideologis untuk menghadapi Iran.

Taliban memang sangat bergantung pada dukungan negara-negara Arab Teluk, khususnya Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Kelompok ini dibentuk tahun 1994 atas kesepakatan AS, Pakistan, dan Arab Teluk. Sumber daya manusianya diambil dari madrasah di pinggiran Kota Kandahar, Afghanistan, dan madrasah-madrasah bagi pengungsi Afghanistan di sepanjang perbatasan Afghanistan-Pakistan. Awalnya, ketiga negara ini mendukung faksi mujahidin pimpinan Gulbuddin Hekmatyar untuk mengambil alih kekuasaan yang ditinggal Uni Soviet (1989). Namun, konflik di antara faksi mujahidin berbasis etnis — seperti mujahidin dari etnis Pashtun pimpinan Hekmatyar, etnis Tajik pimpinan duet Burhanuddin Rabbani-Ahmad Shah Masoud, etnis Uzbek pimpinan Abdul Rasyid Dostam, dan etnis Hazara yang menganut Syiah — yang tidak berkesudahan membuat ketiganya mencari alternatif. Terutama juga setelah Hekmatyar mendukung menginvasi Irak ke Kuwait (1990). Saudi menyediakan uang, AS menyediakan senjata, dan Pakistan melakukan pelatihan dan pasokan data intelijen. Tak heran, hanya dalam waktu dua tahun Taliban berhasil menduduki Kabul dengan menundukkan para mujahidin legendaris yang berhasil mendepak tentara merah dan rezim komunis Najibullah (1992) dari Kabul.

Sudah lama Pakistan mengidamkan perdagangan dengan negara-negara Asia Tengah secara lebih mudah dan murah melalui Afghanistan. Tapi hal itu hanya mungkin kalau Kabul bersahabat dengannya. Selain itu, Islamabad menginginkan Afghnaistan menjauh dari India, untuk memungkinkannya mengkonsentrasikan pasukannya di perbatasan timur dan timur laut mengingat India dan Pakistan masih berkonflik terkait Kashmir dan terorisme. AS hendak mengeksplorasi minyak di sana dan melintasi pipa minyak Asia Tengah yang akan disalurkan ke pelabuhan Karachi, Pakistan. Sementara Arab Teluk yang lemah hendak mengimbangi Iran. Digusurnya Taliban oleh NATO pimpinan AS pada 2001 tak membuat Taliban mati. Badan intelijen Pakistan (IIS) tetap melindungi Taliban dan Mullah Omar yang memimpin dewan syura dari wilayah suku di Waziristan, barat laut Pakistan, karena pemerintahan Presiden Hamid Karzai pro-India. Sementara Arab Teluk tetap menyalurkan bantuan. Sebenarnya, perundingan Taliban-pemerintah Afghanistan sudah terjadi di Qatar sejak pemerintahan Hamid Karzai.

Arab Teluk pun ambigu terhadap ISIS. Di satu pihak, mereka tak dapat menolak permintaan sekutunya (AS) untuk ikut memerangi khilafat teror itu. Di pihak lain, dalam konteks persaingan dengan Iran, ISIS menguntungkan Arab Teluk lantaran memerangi rezim Syiah di Irak dan Suriah. Sejak Maret ketika Iran terlibat penaklukkan Tikrit dan koalisi Arab pimpinan Saudi mulai sibuk memerangi Houthi di Yaman, kita tak lagi mendengar serangan Liga Arab (Yordania, UEA, dan Arab Saudi) terhadap target-target ISIS. Harus dikatakan juga bahwa sesungguhnya faham-faham keagamaan yang ada di Arab Teluk tak berbeda jauh dengan Taliban maupun ISIS. Sikap intoleransi agama, mazhab, penafian sufisme, tawassul, makam wali, dan situs historis serupa di antara mereka. Dalam konteks politik, mereka berpegang pada konsep pemimpin yang adil, yang berkolaborasi dengan ulama, untuk memimpin negara Islam yang ideal tanpa perlu konstitusi, parlemen, dan pemilu. Namun, Wahabisme di Saudi adalah komunitas apolitik. Para raja Arab Saudi pun, dimulai dari pendiri Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz ibnu Saud, telah sejak awal menentang ekstrimisme meskipun pendiri Wahabisme di akhir abad ke-18, Muhammad ibn Abdul Wahab, membolehkan pembunuhan orang yang berbuat syirik. Moderasi Saudi mulai diintensifkan Raja Faisal dan diteruskan hingga Raja Abdullah.

Bantuan Arab Teluk pada kelompok-kelompok Sunni di Irak dan Suriah pun bahkan sudah dimulai sejak awal konflik di Irak pasca Saddam Hussein (2003) dan munculnya Arab Spring di Suriah (2011) dalam perlombaan pengaruh dengan Iran. Keikutsertaan Turki dalam memerangi ISIS tentu mengecewakan Arab Teluk. Toh, mereka telah banyak berkorban dengan bergabung dengan Turki dan Qatar dalam mendukung Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir sepanjang pemerintahan PM Turki Recep Tayyip Erdogan tetap bermain mata dengan ISIS. Sejak 1970-an memang IM telah menjadi masalah di negara-negara Arab Teluk. Ditemukannya minyak di Teluk pada 1950-an, diikuti pendatangan guru-guru dari Mesir yang kebanyakan anggota IM untuk mengajar di universitas-universitas di sana, membuat ideologi IM bersemai di kerajaan-keraan Arab Teluk. Awalnya, Arab Saudi khususnya memihak Presiden Abdul Fattah El-Sisi dalam menteroriskan IM, tapi Turki dan Qatar menentangnya. Posisi Arab Saudi kian sulit, bahkan juga Mesir, ketika mereka harus mendukung Presiden Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi yang didukung Partai Islam, partai terbesar kedua di Yaman, yang notabene adalah partainya IM.

Dicabutnya sanksi ekonomi atas Iran dan kedatangan para pemimpin Barat ke Teheran untuk membicarakan kerja sama ekonomi menandai rekonsiliasi Iran-Barat, yang akan membuat Iran lebih leluasa menjalankan politik regionalnya yang berbau sektarian dan mengancam stabilitas Arab Teluk. Dalam konteks inilah kemungkinan mundurnya Taliban dari proses perdamaian dengan motif baru: menguasai penuh Kabul. Hal itu bukan tidak mungkin karena de facto pemerintahan Afghanistan rapuh dan koalisi Pakistan-Arab Teluk memiliki semua sumber daya untuk menjatuhkannya. Tentara Afghanistan yang dilatih AS hanya kuat di Kabul, sementara Taliban membuat kemajuan militer signifikan sejak NATO meninggalkan Afghanistan tahun lalu. Tapi suksesi yang dipaksakan dan konsolidasi yang belum selesai telah menimbulkan perpecahan di kalangan Taliban. Apakah perpecahan ini cukup signifikan dalam melemahkan Taliban? Tidak juga. Sepanjang Pakistan dan Arab Teluk menyokong salah satu pihak, maka pihak itulah yang akan survive. Namun, kelompok yang menentang perundingan bisa jadi bergabung dengan Tahrik-e Taliban Pakistan, organisasi payung al-Qaeda di Asia Selatan atau membuka cabang NIIS di Asia Selatan.

Jakarta, 7 Agustus 2015

DI BALIK EKSEKUSI SYEIKH AN-NIMR

Smith Alhadar

Penasihat ISMES; Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe)

Eksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi terhadap tokoh Syiah Saudi Syeikh Nimr Baqir al-Nimr pada 2 Januari lalu cukup mengejutkan. Syeikh Nimr adalah ulama panutan dan rujukan (marja taqlid) masyarakat Syiah di wilayah Al-Qatif, Arab Saudi timur. Ia dieksekusi bersama 46 orang lainnya yang kesemuanya dituduh terlibat terorisme. Selain Nimr, ada pula tiga warga Syiah Saudi, seorang warga Mesir, seorang warga Chad, dan sisanya warga Arab Saudi. Kecuali empat warga Syiah, semuanya dituduh aktivis al-Qaeda yang melakukan pemboman di Saudi antara 2003 sampai 2006.

Syeikh Nimr memang agitator politik ulung. Dialah yang berada di balik demonstrasi besar anti monarki Saudi pada 2011 dan 2012 seiring dengan meletusnya Arab Spring di Tunisia yang kemudian menjalar ke berbagai negara Arab pada awal 2011. Tapi Nimr, yang ditangkap pada Juli 2012, sama sekali bukan seorang teroris. Ia mengkritik perlakuan diskriminatif pemerintah Saudi terhadap kaum Syiah di bidang pendidikan dan lapangan pekerjaan, tapi ia selalu menganjurkan protes damai dan menentang kekerasan. Hal itu dapat dilihat pada kaset-kaset cermahnya yang beredar luas. Di pengadilan militer yang tidak akuntabel dan transparan, Nimr mengakui semua aspek politik yang dituduhkan kepadanya, tapi ia menolak tuduhan pengadilan bahwa ia membawa senjata, menganjurkan kekerasan, dan bertindak sebagai kaki tangan Iran. Rupanya Saudi sengaja mengeksekusinya bersama orang-orang al-Qaeda dan warga asing lainnya untuk tidak terlihat sebagai tindakan sektarian. Warga Syiah lain yang dieksekusi adalah Ali al-Nimr (sepupu Syeikh al-Nimr), Abdullah al-Zaher, dan Husain al-Marhoon, yang kesemuanya merupakan peserta demonstrasi yang diprakarsai Syeikh al-Nimr itu.

Masalah Internal Saudi

Eksekusi massal yang merupakan yang terbesar sejak 1980 ini berlangsung beberapa hari setelah kerajaan Saudi mengumumkan defisit APBN pada 2015 sebesar 98 miliar dollar AS dan kenaikan harga minyak sebesar 50 persen, yang akan disusul dengan kenaikan harga diesel, minyak tanah, iuran listrik dan air. Defisit anggaran ini terkait dengan menurunnya harga minyak dunia dan belanja militer yang besar untuk perang di Yaman melawan milisi Syiah Houthi dan perang melawan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Defisit anggaran yang demikian besar dan kenaikan harga barang dan jasa tentu saja tidak menyenangkan rakyat masih dibarengi dengan kebijakan politik luar negeri Saudi yang meresahkan masyarakat.

Simpatisan rakyat Saudi terhadap NIIS cukup besar, sementara pemerintah memeranginya. Memang ideologi Wahabisme tak terlalu beda jauh dengan ideologi NIIS yang intoleran terhadap agama dan mazhab lain. Rakyat Saudi juga kecewa pada kebijakan pemerintah yang mendukung kudeta yang dilancarkan Jenderal Abdul Fattah el-Sisi terhadap pemerintahan Ikhwanul Muslimin di bawah Presiden Muhammad Mursi pada 2013. Serta juga menentang partai Islam Ennahda di Tunisia pimpinan Abdul Rasyid al-Ghanushi. Saudi bersama negara Arab Teluk lain mengancam akan menghentikan bantuan finansial kepada Tnusia jika Partai Nidaa Tunis yang memenangkan pemilu Desember 2014 berkoalisi dengan Ennahda. Menurut perkiraan Michael Mehrdad Izady (2015), yang menggunakan kriteria budaya dan bukan pengakuan, terdapat 4,3 juta (25%) penganut Syiah di Saudi, 4 juta (23%) Wahabi, dan 9 juta (52%) penganut Sunni non-Wahabi. Maka, tujuan eksekusi terhadap Syeikh Nimr dan 46 orang lainnya bisa dilihat sebagai peringatan keras pada pihak-pihak dalam negeri yang tidak puas dengan kebijakan internal maupun eksternal Saudi serta negara-negara regional bahwa pemerintah Saudi tidak akan segan-segan menghukum siapa pun yang mencoba mengganggu keamanan Saudi.

Dampak Regional

Sebagai respons terhadap reaksi Iran yang dipandang berlebihan, Riyadh memutuskan hubungan diplmatik dengan Teheran. Duta Besar Arab Saudi dan seluruh staffnya di Kedutaan Besarnya di Teheran dan konsulatnya di Masyhad telah ditarik pulang. Duta besar Iran dan seluruh dipomatnya diperintahkan angkat kaki dari Riyadh dalam waktu 48 jam. Akibatnya, ketegangan sektarian di kawasan meningkat tajam. Houthi dan Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan pemerintah Irak, selain Iran, melancarkan protes keras atas eksekusi Syekh Nimr, yang belajar teologi di Iran selama belasan tahun. Sementara negara-negara Arab mendukung posisi Arab Saudi. Hal ini akan berdampak pada upaya-upaya perdamaian di Yaman dan Suriah, yang perundingan perdamaiannya akan dilaksanakan pada 14 Juni dan 25 Juni, menjadi sulit. Sebagaimana diketahui, Houthi di Yaman mendapat dukungan Iran yang diperangi oleh koalisi Arab pimpinan Arab Saudi. Di Suriah, Saudi berpihak pada kelompok pemberontak Suriah melawan Rezim Presiden Bashar al-Assad, sementara Iran mendukungnya.

Reaksi Iran yang cukup keras mungkin lantara upayanya selama ini untuk membebaskan Syeikh Nimr tidak digubris Arab Saudi, selain penghormatannya yang tinggi pada ulama marja taqlid Syiah. Saudi pun mengabaikan tawaran marja taqlid Irak, Ayatullah Ali Sistani, untuk menukar pembebasan Syeikh Nimr dengan pembebasan seorang politisi Sunni yang sedang ditahan di penjara Irak. Saudi melihat Syeikh Nimr ini terlalu berbahaya bagi keamanannya, yang ditakutkan menjadi kaki tangan Iran untuk aksi-aksi subversif dalam negeri.

Pertikaian keras Iran-Saudi ini diperkirakan akan membuat Saudi tetap menolak untuk memotong produksi minyaknya sehingga harga minyak dunia akan tetap rendah dengan tujuan mencegah investasi di industri perminyakan Iran. Sebagaimana diketahui, tak kurang dari 80 persen pendapatan luar negeri Iran diperoleh dari produksi minyaknya. Dicabutnya sanksi AS, Uni Eropa, dan PBB atas ekonomi Iran menyusul dicapainya kesepakatan nuklir Iran akan membuat negara mullah itu berpeluang mendapatkan pemasukan besar dengan meningkatkan produksi minyaknya. Riyadh khawatir dana segar yang diperoleh Teheran akan dipakai untuk membantu rezim Bashar al-Assad dan Houthi. Maka, peluang itu harus ditutup dengan cara mempertahankan harga minyak tetap rendah.

Dan konflik Iran-Saudi ini juga bisa jadi akan lebih mendekatkan Saudi dengan Israel. Sebagaimana diketahui, belakangan ini Saudi dan Israel terlibat dialog intensif untuk kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik kedua negara. Wakil Saudi yang terlibat dialog adalah Anwar Majid Eshki, mantan penasihat Pengeran Bandar bin Sultan, sedangkan wakil Israel adalah Dore Gold, mantan Dubes Israel untuk PBB. Dialog mereka telah berlangsung tiga putara di India, Italia, dan Ceko. Perundingan belum mencapai hasil karena Israel belum bersedia memenuhi tuntutan Arab Saudi agar Israel memerdekakan bangsa Palestina. Pendekatan Saudi-Israel itu tak lepas dari tercapainya kesepakatan nuklir Iran, yang mengubah balance of power di Timur Tengah. Alhasil, eksekusi Syeikh Nimr membawa dampak besar di kawasan.

Jakarta, 4 Januari 2016

Oleh Yanuardi Syukur

Walau sudah lebih dua dekade, pengaruh teori ‘clash of civilizations’ masih terasa sampai sekarang. Pertarungan antara kekuatan Barat dan Islam menjadi tema yang dikaji oleh banyak sarjana tidak hanya Islam tapi juga non-Muslim yang tertarik dalam kajian Islam. Efek paling jelas nyata dari ‘kebenaran’ benturan antar peradaban itu terlihat dari konflik-konflik anti-Barat yang dilancarkan tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Eropa, Amerika, bahkan di Asia Tenggara.

Fakta meningkatnya gerakan anti-Barat seperti yang terlihat dari kemunculan Taliban di Afghanistan, serangan gerakan Al Qaeda terhadap pos-pos penting Amerika Serikat–seperti yang paling besar di menara kembar WTC–yang disusul juga bom beruntun yang terjadi di Bali, telah semakin menguatkan stigmatisasi akan ‘buruknya’ Barat di mata umat (atau aktivis pergerakan/haraki) Islam. Fenomena konflik ini tidaklah berdiri sendiri, ada saja faktor internal seperti meningkatnya eksploitasi terhadap sumber daya alam setempat, atau karena solidaritas terhadap kaum muslim yang tertindas di berbagai belahan dunia, salah satunya yang paling bertahan sampai sekarang adalah isu Palestina.

Pada tahun 1998 misalnya, Osama bin Laden pernah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya membunuh warga Amerika, sipil atau militer. Juga, dalam konteks konflik antara Israel dan Palestina, ada gerakan untuk menyerang orang Israel (sipil maupun militer) dan sebaliknya telah terjadi serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza. Fakta ini seakan memperjelas bahwa saat ini ketika terjadi perang, orang tidak lagi bisa memisahkan mana yang harus diperangi, dan mana yang harus dilindungi. Mana yang terlarang untuk diperangi, mana yang boleh diperangi.

Sebuah pertanyaan penting patut dilontarkan. Apakah semua yang berlabel Barat adalah anti-Islam? Untuk menjawab itu kita bisa melihat perkembangan Islam yang terjadi di dunia Barat. Di Amerika Serikat misalnya, berbagai data melansir terkait meningkatkan jumlah pemeluk Islam dari hari ke hari. Jika kita baca tulisan Imam Shamsi Ali misalnya, beliau biasa menceritakan bagaimana animo masyarakat Amerika untuk memeluk Islam. Michael Lipka dan Conrad Hackett, dalam tulisan mereka Why Muslims are the world’s fastest-growing religious group, di laman Pew Research Center (23 April 2015), menulis bahwa pemeluk Islam kecepatan pertumbuhannya adalah dua kali lipat dari keseluruhan pertumbuhan populasi dunia antara tahun 2010 sampai 2050 (pertengahan abad ke-21), dan akan melampaui agama Kristen sebagai agama terbesar di dunia (Muslims will grow more than twice as fast as the overall world population between 2010 and 2050 and, in the second half of this century, will likely surpass Christians as the world’s largest religious group).

Para pemeluk Islam di Amerika ini tidak hanya para imigran dari Afrika yang didatangkan untuk kebutuhan produksi perkebunan, tapi juga para penduduk Amerika yang keturunan Eropa dan telah lahir sebagai warga Amerika. Mereka mendapatkan kedamaian dalam Islam. Peristiwa 9/11 sekilas sangat menyeramkan, akan tetapi mengandung ‘berkah’ bagi kebenaran ayat Al Quran surat An Nashr, “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.”

Kemudian, peningkatan jumlah Muslim di Eropa juga makin hari makin berkembang lebih dari 10 persen menjelang tahun 2050 (Guardian, 2 April 2015). Gerakan untuk membungkam penyebaran Islam seperti yang dilakukan oleh politisi Belanda Geert Wilders yang mempublikasikan video dan kartun anti-Islam dengan dalih untuk menjaga freedom of expression, rupanya tidak mempan untuk mencegah gelombang muallaf Islam di Eropa. Dalam konteks ini, terlihat bahwa animo masyarakat Islam untuk menjadi muslim yang baik juga meningkat. Fakta dari berbondong-bondongnya pemuda muslim Eropa yang bergabung dengan ISIS–terlepas dari radikalisme gerakan ini–memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran untuk menegakkan Islam. Tentu saja, bergabungnya para pemuda dalam kafilah ISIS itu patut disayangkan, karena hingga saat ini jumhur ulama dan tokoh muslim menyatakan bahwa gerakan ISIS adalah teror dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang dapat kita baca dari surat yang ditulis oleh lebih dari seratus ulama bergelar syeikh, professor, doktor, dan tokoh Islam di negaranya masing-masing. Lepas dari kecenderungan mereka untuk bergabung dengan ISIS, terlihat di sini peningkatan semangat keberislaman.

Di Australia, sebagai contoh benua ketiga, pemeluk Islam juga terus meningkat. Salah satu oleh-oleh yang saya dapatkan ketika berkunjung ke Australia adalah fakta bahwa di antara agama lainnya, Islam adalah agama yang paling berkembang di Australia. Tulisan Scott Higgins, di laman Center for Christianity and Society (4 Agustus 2014), berjudul Is Australia being Islamicised? tentang masuknya para muslim pencari suaka adalah kekhawatiran terkait Islamisasi di Australia, penerapan syariah Islam, dan transmisi budaya kekerasan ke masyarakat Australia. Tapi, kekhawatiran ini sesungguhnya natural (jumlahnya tidak banyak), karena di masyarakat manapun selalu ada kelompok kecil yang pro pada kekerasan. Walau jumlahnya tidak sesignifikan Kristen, akan tetapi makin hari makin banyak yang bergabung dengan Islam dan tetap menghormati konstitusi yang mengajarkan mutual respect and understanding sesama warga Australia. Tentu saja hal ini sesuai dengan konstitusi Indonesia dimana seluruh warga secara konstitusi mendapatkan hak yang sama dan harus saling menghormati diversitas suku bangsa dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat.

Apakah Barat anti-Islam?

Jika konsep ‘Barat’ itu kita letakkan minimal pada warga yang tinggal di tiga benua tersebut–Amerika, Eropa, dan Australia–maka secara general orang-orang yang tinggal di sana apapun latar belakangnya adalah barat. Dan, jika kita berpatokan pada asumsi bahwa Barat membenci Islam atau saat ini terjadi konflik antara Barat dan Islam, maka semua yang jadi warga di tiga benua itu dianggap berperang atau membenci Islam. Padahal, di tiga benua itu orang Islam-nya juga ada, bahkan terus meningkat. Tambahan lagi, walau tidak beragama Islam, di tiga benua itu juga banyak dari mereka yang bersimpati kepada Islam, bahkan menjadi pembela Islam dan mengkampanyekan pentingnya perdamaian.

Danielle Loduce, dalam tulisannya Living Islam in the West: Is it Easy?, menulis, “Not only do i feel comfortable and truly at home here, where I understand the culture, language, and systems, I also feel a care and responsibility towards my fellow Americans.” Hidup sebagai muslim di negara mayoritas non-Muslim kata Loduce, terasa nyaman dimana ia dapat memahami budaya, bahasa, dan sistem ala Amerika dan lebih penting lagi adalah ia merasa ada kepedulian dari teman-temannya yang orang Amerika. Selanjutnya, Loduce juga mempublikasikan sebuah survei sederhana kepada 115 orang Islam terkait pengalaman mereka hidup di negera mayoritas non-Muslim. Hasilnya, hampir 35 persen responden menjawab baik (fairly good), 25 persen menjawab sangat baik (very good), dan 11 persen menjawab sangat baik sekali (excellent). Sementara itu, mereka yang menjawab sedikit baik (midlly good) sebanyak 17 persen, dan tidak baik (not good) 6 persen, berbeda 5 poin dengan yang menjawab excellent (OnIslam.net, 2 September 2015).

Selain itu, ketika ditanya bagaimana pengamalan rukun Islam, skala yang mereka pilih paling tinggi, yaitu 5. Ini menandakan bahwa walau hidup di negara non-Muslim, mereka tetap bisa mengamalkan Islam dengan baik. Akhirnya, Laduce mengambil sebuah kutipan umum dari hasil survei-nya dengan kalimat, “The US is still the best country in the world to have freedom of practicing Islam.” Tentu saja, walau survei ini respondennya sangat terbatas (cuma 115 orang), akan tetapi bisa menjadi data awal bagi kita bahwa hidup di negara non-Muslim belum tentu sulit dalam mengamalkan Islam. Dan, satu yang menarik dari survei ini juga adalah, 71 persen respondennya adalah wanita, kelompok sosial yang jika kita lihat di berita-berita sangat rentan untuk diperlakukan tidak adil.

Terkait dengan respon kalangan non-Muslim terhadap Islam, di tubuh keturunan Yahudi sekalipun, sebagai contoh, ada kalangan yang cinta damai, mereka anti-perang, baik yang berada dalam satu kelompok atau secara personal. Kelompok Yahudi Orthodox Shira Hadasha di Melbourne, misalnya. Mereka cinta dan menyerukan perdamaian antara Israel dan Palestina. Rabi Marc Schneier di New York yang menulis buku Sons of Abraham bersama Imam Shamsi Ali telah menjalin hubungan baik dan saling membela antara satu dan lainnya (BBC, 17/11/2014). Artinya, rasanya tidak adil jika kita menyematkan semua orang Yahudi itu suka teror, suka perang, juga tidak semua orang Kristen setuju pada ide Bush ketika dia harus perintahkan pasukannya untuk menyerang Irak, bahkan apa yang dilakukan para biksu di Myanmar juga rasanya tidak disetujui oleh semua orang Budha–termasuk di Indonesia.

Di titik ini, kita dituntut untuk berpikir lebih adil dalam melihat sesuatu. Tidak semua yang Barat itu kafir, sebagaimana tidak semua yang Timur juga baik. Tidak semua budaya Barat itu kufur, juga tidak semua kearifan lokal di Nusantara juga compatible dengan Islam. Jadi, dalam konteks Islam, kita tidak tidak dibenarkan untuk berlalu tidak adil kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang memusuhi Islam. Bagaimana sikap Nabi Muhammad kepada orang kafir yang memeranginya sesungguhnya memperlihatkan ketinggian akhlak dan pemikiran beliau. Orientasi beliau dalam menghadapi orang kafir adalah bukan dengan perang, kecuali sangat terpaksa untuk itu. Ajakan (atau dakwah) adalah lebih diutamakan ketimbang perang. Artinya, dialog merupakan solusi terbaik untuk menemukan kemenangan di kedua pihak.

Jadi, soal apakah Barat anti kepada Islam  atau tidak, hemat saya dengan berbagai fakta–yang dapat kita unduh dari berbagai survei dan berita di media massa–menunjukkan fakta bahwa Barat adalah peradaban yang majemuk. Walaupun mereka dibesarkan oleh tradisi Yunani, Romawi, dan juga Yahudi, Barat di abad ke-21 ini tidaklah bertahan seperti itu. Fenomena ‘muallaf bule’ yang terus bertambah adalah fakta bahwa tidak selamanya mereka yang dibesarkan dalam tradisi tiga latar belakang itu akan terus mempertahankan keyakinannya. Manusia bisa berubah, sebagaimana dunia ini juga bisa berubah. Dan, cara pandang kita dalam melihat Barat tentu saja harus diupayakan tetap adil dengan mempertimbangkan konteks sosiologis bertambahnya pemeluk Islam.

Satu hal yang mungkin menjadi kritikan  banyak aktivis pergerakan Islam kepada Barat adalah kepada pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah itu yang menjadi sasaran kritikan paling keras kepada Barat. Sebagai contoh, serangan Amerika ke Irak dengan dalih adanya senjata pemusnah massal tapi ternyata omong kosong–dan ini sudah ditulis banyak orang saya kira–adalah bukti bahwa ada yang patut diubah dalam kebijakan luar negeri negara Barat. Jadi, problemnya pada manajemen pemerintahan, bukan pada masyarakat sipil. Nah, jika problemnya pada pemerintahan, maka tentu saja para ahli dari seluruh dunia berikan masukan dan usulan terkait bagaimana seharusnya pemerintah berhubungan dengan masyarakat Islam di luar negara mereka.

Tentu saja para ahli seperti John Esposito, sebagai contoh, telah memberikan sumbangsih yang signifikan dalam menjelaskan Islam ke dunia Barat, terutama bukunya The Oxford History of Islam yang menjelaskan tentang Islam tidak hanya dari kawasan Afrika Utara sampai Asia Tenggara, tapi juga komunitas minoritas Islam di planet ini. Juga, antropolog Pakistan yang juga duta besar, Akbar S. Ahmed, dalam salah satu bukunya Journey into America: The Challenge of Islam, yang menjelaskan tentang kehidupan 7 juta muslim di Amerika—berikut ceramah-ceramahnya—telah membuka mata orang Barat tentang bagaimana sebenarnya Islam. Buku Ahmed, dengan pendekatan antropologis ini, paling tidak bisa menjadi salah satu rujukan terkait bagaimana ‘pertarungan’ identitas sebagai seorang muslim dalam masyarakat Amerika, dan juga isu-isu yang berkembang seperti terorisme dan juga hubungan antara Islam dengan Yahudi dan Kristen. Apa yang disajikan oleh kedua ahli tersebut tentu saja bermanfaat karena kita mendapatkan fakta langsung dari informan yang menjelaskan bagaimana pemikiran, perasaan, dan sikap mereka di tempat dimana mereka hidup.

Dunia yang damai seharusnya menjadi perjuangan kita semua, baik yang tinggal di Barat atau Timur, penganut moneteisme tauhid, politeisme, atau tidak beragama sekalipun. Walau memang ada saja orang-orang yang tidak senang pada kata perdamaian, tapi rasanya mustahil manusia yang tinggal di planet ini semuanya ingin perang. Pasti semua ingin hidup damai. Tak peduli apapun agama dan latar belakangnya, semuanya pasti ingin hidup damai dan menciptakan dunia yang damai. Maka, berpikir dengan perspektif yang damai harus dikedepankan dalam pikiran kita masing-masing. Damai sesungguhnya lebih indah, lebih berkah, dan lebih manusia. *

YANUARDI SYUKUR, Dosen Antropologi Sosial Universitas Khairun; Aktif di The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), dan Peneliti Bundaran Institute.